Muhammad Nasir Djamil

Jika ada dosen terlibat HTI, ISI ikuti instruksi Menristekdikti. Pihak ISI siap menindak tegas dosen dan karyawan jika ditemukan ada yang terlibat ormas HTI.

Nasir menegaskan, semua pegawai ASN dan PNS tidak diperkenankan untuk berafiliasi pada salah satu ormas. Nashir mengancam akan mengeluarkan tenaga pendidik yang masih terlibat aktif di HTI.

Menristekdikti dituding lakukan bully anggota HTI yang jadi dosen. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilai sikap Menristekdikti itu sebagai bentuk perundungan (bullying) terhadap pegawai dan dosen yang menjadi bagian dari HTI.

Menurut Nasir, revisi ini dilakukan guna menghadirkan hakim-hakim MK yang berintegritas sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Masalah transparansi rekrutmen hakim-hakim MK juga perlu ditingkatkan. Sejauh ini, pola rekrutmen dan identitas calon hakim MK dinilai kurang transparan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyarankan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta maaf atas kicauannya di media sosial yang menyinggung soal banyaknya anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang. Menurutnya, pernyataan Fahri akan menimbulkan banyak protes dan polemik.

Menurutnya, pembentukan pansus akan memakan waktu lama. Dengan pembahasan yang lama ini, momentum kasus makar ini diprediksi akan terlewat. Karena alasan ini, Nasir beranggapan pengusutan kasus makar lebih efektif dibahas melalui panja.

Kalau ada masyarakat yang menilai bahwa penerbitan PP itu melanggar hukum, HAM, atau hak-hak publik lainnya, maka masyarakat bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pihaknya meminta Polri untuk berhati-hati dalam mengusut kasus makar ini. Menurutnya, lebih baik polisi mengumpulkan alat bukti yang kuat dan valid terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka makar.

"BNN adalah badan negara yang ingin melindungi warga negara dari kejahatan narkoba. Melindungi warga negara artinya melindungi negara," jelasnya.

Pihaknya berencana menanyakan laporan aparat yang bermain dalam program rehabilitasi ini kepada Polri. "Sudah sering kita tanya dan kita tanya terus itu. Ya itu lah harus diperbaiki semuanya. Ini negara sudah darurat narkoba maka harus banyak akal mensiasatinya dari yang rehab-rehab itu juga harus dijalankan," ujarnya.

Aparat penegak hukum dapat dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik.

Operasi militer terhadap terorisme nantinya harus dilaporkan kepada DPR

Nasir Djamil mengkritik Presiden Jokowi yang berniat menghidupkan kembali pasal itu dalam RUU KUHP.

Kurang efektifnya sistem perencanaan dan penganggaran saat ini dinilai menjadi penyebab molornya jadwal pelaksanaan dan

Dia ingin S2 di Undip Semarang, tapi belum tahu akan memilih jurusan apa.

Namun pihak bandara membantah kabar bahwa terjadi diskriminasi bagi orang yang bernama Muhammad dan Ali.

Presiden hanya cukup mencermati kasus tersebut, demi menciptakan proses penegakan hukum.

"Komisi III harus inisiatif mengundang PPATK dan masyarakat untuk pencalonan Kapolri," kata Nasir.

Padahal, menurut Nasir, dalam kampanyenya Jokowi berjanji akan menegakkan HAM.

Dia meminta Presiden Jokowi harus segera membuat surat resmi memperbolehkan menteri hadir ke DPR.