Muhammad Nazaruddin

Barang rampasan milik Nazaruddin yang diserahkan yaitu sebidang tanah dengan luas 153 meter persegi beserta bangunan di atasnya dengan luas 600 meter persegi. Tanah dan bangunan ini berlokasi di Jalan Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 15 dan 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto angkat bicara soal pernyataan terpidana korupsi proyek Wisma Atlet di Hambalang, M Nazaruddin yang mengklaim memiliki bukti korupsi Fahri Hamzah saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR. Setya Novanto sangat menyayangkan pernyataan Nazaruddin tersebut.

"Kami pastikan data itu salah karena untuk berkas saja ada tiga berkas yang ditangani KPK dengan tersangka Nazaruddin," ujar Febri.

Berangnya Fahri Hamzah dituding korupsi sampai mau gulung Nazaruddin. Fahri Hamzah pun geram dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus korupsi. Fahri balik menuding, yang dilakukan Nazaruddin semakin menandakan adanya skandal dalam pemberantasan korupsi.

Fahri meminta Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dan turun tangan menghentikan skandal ini. Jika skandal ini tidak dihentikan, Fahri khawatir nama Jokowi ikut diseret Nazaruddin dalam kasus korupsi.

Sikap ini menyusul tudingan yang dilontarkan Nazaruddin bahwa dirinya terlibat kasus korupsi.

Kemarin, usai menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Nazaruddin tiba-tiba menyebut nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat korupsi.

Fahri Hamzah menilai Nazaruddin mulai panik karena persekongkolannya dengan KPK mulai terbuka. Fahri mengaku sudah mendengar keterangan-keterangan Nazaruddin dari rekaman. Menurutnya, kalimat yang paling banyak dikatakan Nazaruddin adalah "kita serahkan kepada KPK".

Sebelumnya, Nazar mengklaim memiliki bukti atas korupsi Fahri Hamzah saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dan bakal melaporkannya ke KPK.

Sebelum memberikan rekomendasi, KPK memperhatikan banyak aspek. Febri mengakui Nazaruddin telah berkontribusi mengungkap sejumlah hal. Namun aspek konsistensi juga harus dipertanyakan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK akan mempelajari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang akan diserahkan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Nazaruddin menuding Fahri telah menerima sejumlah uang darinya terkait tindak pidana korupsi.

Nazar sebut tak ada keterlibatan Ibas & SBY di kasus e-KTP. Menurutnya, tindak tanduk Anas dalam melakukan tindak pidana korupsi kerap kali mengatasnamakan partai meski dalam realisasinya dimanfaatkan untuk pribadi.

Usai persidangan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Nazar mengungkit kontribusinya dalam membongkar kasus korupsi. Oleh karenanya dia meminta seluruh pihak terkait mematuhi aturan tentang asimilasi.

Menurut Nazaruddin, korupsi itu dilakukan saat Fahri menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR. "Insya Allah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka. Saya serahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya, dia menerima beberapa kali," kata Nazar.

Nazar mengaku ada catatan penerima jatah e-KTP yang dihilangkan. Nazar mengklaim partai berlambang Mercy biru itu menerima USD 3 juta yang kemudian diperuntukkan kegiatan kongres Partai Demokrat pencalonan Anas Urbaningrum sebagai calon Ketua Umum.

Dicecar aliran e-KTP ke semua fraksi, Nazaruddin akui nominal beda-beda. Muhammad Nazaruddin dicecar soal aliran uang e-KTP yang mengalir ke seluruh pimpinan fraksi di DPR saat proyek itu dibahas. Nazaruddin mengakui pemberian kepada fraksi-fraksi itu benar adanya. Namun, Nazar tidak merinci fraksi mana saja.

Muhammad Nazaruddin menyatakan ada uang dari hasil korupsi proyek e-KTP yang mengalir ke mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Jatah tersebut dikatakan Nazar telah dicatat saat peserta konsorsium melakukan pertemuan di Ruko milik Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Saat itu, ujar Nazar, jatah uang yang diterima Gamawan Fauzi melalui adiknya sebesar berkisar USD 1 juta hingga 4,5 juta. Realisasi jatah untuk Gamawan dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi.

Dalam keterangannya yang tertuang di BAP, Nazaruddin mengatakan realisasi keuntungan dari proyek e-KTP dilakukan di ruang kerja Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Namun saat ditegaskan kembali di persidangan, dia mengaku lupa.

Agus Rahardjo menjelaskan alasannya. KPK tidak memberikan rekomendasi asimilasi lantaran Nazaruddin sudah banyak diberikan remisi. Selama tahun 2013 hingga 2017 Nazaruddin telah diberikan remisi selama 28 bulan. Alasan lain, kesalahan Nazaruddin juga banyak.