Nasir Djamil

Politisi PKS tak puas Ahok hanya divonis dua tahun. DIa menilai vonis itu belum memenuhi rasa keadilan publik. Pasalnya karena Ahok adalah seorang Gubernur yang seharusnya memberikan contoh bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menemui Presiden Joko Widodo. Antasari sowan usai mendapat grasi terkait kasus pembunuhan Bos PT Putra Rajawali Bantaran Nasrudin Zulkarnain.

Menurut Nasir, revisi ini dilakukan guna menghadirkan hakim-hakim MK yang berintegritas sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Masalah transparansi rekrutmen hakim-hakim MK juga perlu ditingkatkan. Sejauh ini, pola rekrutmen dan identitas calon hakim MK dinilai kurang transparan.

PKS soal hakim MK kena OTT lagi: Innalillahi wainailahi rojiun. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai kasus suap uji materi undang undang soal impor yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar merupakan sebuah kecelakaan sejarah.

Komisi III ingin agar pergerakan ormas-ormas lebih tertib dan teratur. Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas.

Menurutnya, pembentukan pansus akan memakan waktu lama. Dengan pembahasan yang lama ini, momentum kasus makar ini diprediksi akan terlewat. Karena alasan ini, Nasir beranggapan pengusutan kasus makar lebih efektif dibahas melalui panja.

PKS: Kalau Jokowi gentleman, sampaikan aktor politik yang bermain. Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo segera membuka siapa aktor yang diduga menunggangi demonstrasi ormas keagamaan 4 November lalu. Menurutnya, jika Jokowi terus menunda membuka temuannya, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan publik.

"BNN adalah badan negara yang ingin melindungi warga negara dari kejahatan narkoba. Melindungi warga negara artinya melindungi negara," jelasnya.

Anggota komisi III itu mengingatkan presiden untuk mempertimbangkan matang-matang soal rencana itu.

"Jika ada yang terlibat peredaran narkoba, maka harus dipecat," ujar Nasir Djamil

Sikap jenderal senior yang memberi dukungan untuk Tito juga perlu diapresiasi.

Sebab, pertengahan Juli mendatang, Badrodin sudah memasuki masa pensiun.

"Langkah LPSK terlalu bertele-tele, mulai dari syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sendiri oleh korban."

Istana dikabarkan bakal memperpanjang masa jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri satu tahun ke depan.

Menurut Nasir, pemerintah dapat mengeluarkan Perppu jika keadaan sudah mendesak dan darurat

Fahri Hamzah sudah tak diakui sebagai bagian dari PKS.

"KMP tetap dibutuhkan sebagai pengontrol," kata Nasir.

DPR masih kaji soal penambahan kewenangan BIN untuk menangkap terduga terorisme.

BNN harus diberi jika sudah setara dengan kementerian.

Ahok hanya mencoba mendiskreditkan peran parpol.