Natalius Pigai

Di Hotel Papandayan, Bandung, Menteri HAM menegaskan kasus kriminal bukan untuk main hakim sendiri. Ia menyinggung contoh di Bali. Ini penjelasannya.

Natalius Pigai menanggapi sayembara tangkap begal yang diumumkan Dedi Mulyadi. Ia mengulas soal etika dan risiko bagi warga sipil.

Polri menekankan pentingnya pemahaman hak asasi manusia dalam evaluasi personel yang mengajukan kenaikan pangkat, meski sertifikasi HAM belum diwajibkan.

Kementerian HAM menegaskan seharusnya permasalahan mutasi pegawai ini tidak perlu sampai ke pengadilan.

Kapolri menegaskan menegaskan Polri tidak dapat secara sepihak menempatkan anggotanya pada jabatan di luar institusi kepolisian.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Menteri HAM Natalius Pigai menerima titipan tongkat Garuda Wisnu Kencana dari Gerakan Pemuda Marhaenis. Penyerahan ini menjadi simbol kuat dukungan Prabowo Marhaenis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang dinilai sejal

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa berita yang menyebutkan tentang tim asesor yang menetapkan status pembela HAM adalah tidak benar.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Pigai juga meminta semua pihak tidak mudah terpancing dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah akan terus memantau dan mendukung proses hukum kasus penyiraman yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.