netralitas ASN

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Pemkot Ambon berkomitmen tingkatkan Integritas ASN Ambon dan profesionalisme dalam peringatan HUT Korpri ke-54, sekaligus menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menekankan bahwa menjaga **Netralitas ASN** adalah fundamental untuk kredibilitas birokrasi, terutama pasca dinamika unjuk rasa akhir Agustus 2025. Mengapa prinsip ini sangat krusial bagi Aparatur Sipil Negara?

Kemenkum Kalsel menegaskan Integritas ASN Kemenkum Kalsel adalah harga mati demi pelayanan publik berkualitas. Simak mengapa profesionalisme dan netralitas ASN sangat krusial!

Ratusan ASN tidak netral tersebut layaknya fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan saja.

Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Pada saat Pemilu tahun 2019 yang lalu atau 2024, perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.

Bawaslu Sulsel mencatat ASN di Kabupaten Pinrang paling banyak dilaporkan tidak netral.

Di Sidang MK, PJ Wali Kota Bekasi Jelaskan Foto ASN Pakai Jersey Nomor 2 saat Pertandingan Persahabatan

Tito menjelaskan 450 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan terlibat pelanggaran netralitas selama pemilu 2024.

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak