nikel

Sudah waktunya Indonesia memastikan sumber daya yang ada sebagai modal menjadi pemain kuat. Pahala tak ingin berbagai sumber daya alam Indonesia hanya diekspor mentah-mentah dan kembali dibeli masyarakat saat sudah menjadi produk siap pakai.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan bahwa produk nikel Indonesia lebih unggul dibandingkan milik Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Lantaran Uni Eropa merasa tersaingi produktivitas nikelnya oleh Indonesia.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi dengan berat hati akan melayani tuntutan tersebut. Namun sebenarnya Mendag sangat menyayangkan urusan sengketa ini berlanjut, padahal bisa diselesaikan dengan cara negosiasi.

Senior Portfolio Manager Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Samuel Kesuma mengatakan, ada 3 sektor yang akan jadi incaran investor pasca pandemi. Di antaranya, sektor material dan energi, telekomunikasi, dan finansial.

Tidak heran jika terdapat beberapa manfaat nikel yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, nikel menjadi bahan logam yang banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produk industri. Mulai dari industri otomotif, elektronik, hingga digunakan di bidang militer, ruang angkasa dan kelautan.

Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk nikel. Cadangan nikel Indonesia menjadi salah satu terbesar dunia. Saat ini saja, Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel terbesar dunia yang menguasai 27 persen kebutuhan pasar global.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk perusahaan holding bernama Indonesia Battery. Perusahaan ini menelan biaya investasi sebanyak USD 12 miliar atau setara Rp 177,1 triliun (asumsi Rp 14.760 per USD), untuk mengolah nikel dari hulu ke hilir.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa fokus pemerintah melakukan hilirisasi industri minerba, terutama nikel, mendapat respons positif dari investasi luar negeri. Dengan kehadiran investasi luar negeri, Menteri Erick meyakini aspek keberlanjutan akan terus berkembang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan Indonesia sudah saatnya memberhentikan ekspor barang mentah, salah satunya nikel. Menurutnya, Indonesia perlu untuk terus membangun hilirisasi terkait produk mentah nikel, dan sudah banyak industri yang terbangun.

Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor.

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi salah satunya dengan hilirisasi industri pertambangan. Hilirisasi dianggap sebagai salah satu kebijakan yang sangat strategis dalam menarik minat para investor untuk melirik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Pemerintah telah menetapkan HPM logam nikel 30 persen lebih rendah dari harga pasar internasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

Pemerintah memastikan penetapan Harga Patokan Mineral Logam telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) yang berlaku secara internasional. Pemerintah bermaksud mendorong tumbuhnya pasar nikel domestik dan memastikan penjualan bijih nikel dapat sesuai dengan harga pasar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen menghentikan ekspor nikel. Sebab, selama ini hilirisasi atau proses nilai tambah yang dihasilkan tergolong rendah.

Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

Dia mengingatkan jika Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 27 persen. Kendati demikian, larangan ekspor nikel yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020 berdampak pada tata niaga nikel.

Pemerintah Indonesia menjalani serangkaian pertemuan dari pagi hingga malam di kantor pusat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade organization/WTO) di Jenewa, Swiss, pada Kamis (30/1), dalam rangka membahas keberatan Uni Eropa terhadap kebijakan mineral dan batubara pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu soal nikel Indonesia yang berkontribusi besar dalam industri baterai lithium ponsel. Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam Abu Dhabi Sustainability Week (ADSB) 2020.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia kini tengah menunggu list pertanyaan dari pihak Uni Eropa yang kemudian akan dijawab pada sesi konsultasi.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Pemerintah Jokowi resmi menghentikan ekspor nikel. Keputusan pelarangan ekspor tertuang lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.