Nurhadi

KPK Belum Bisa Konfirmasi Informasi Nurhadi di Apartemen Mewah di Jakarta. Ali meminta Haris Azhar lebih terbuka soal lokasi yang diduga menjadi persembunyian Nurhadi dan menantunya. Dengan begitu, KPK dengan bantuan Polri akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai buronan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA pada tahun 2011-2016.

Teka-teki keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hingga kini menjadi misteri sejak ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 19 Desember 2019 lalu.

KPK meminta Maqdir untuk mendatangi gedung KPK dan melaporkan keberadaan Nurhadi kepada tim lembaga antirasuah.

Pihak kepolisian turun tangan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keberadaan Nurhadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Maqdir beralasan, seharusnya KPK dapat memeriksa terlebih dulu kinerja penyidiknya terkait patut tidaknya langkah DPO terhadap mantan sekretaris MA tersebut. Sebab, menurut Maqdir surat pemanggilan terhadap kliennya tidak pernah ada sesuai domisili tinggal.

Dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri pada Selasa, 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut.

Nurhadi diketahui sudah lima kali mangkir panggilan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka. Ali Fikri belum bersedia membeberkan kapan pihak lembaga antirasuah akan menjemput paksa Nurhadi.

Kembali Mangkir Panggilan KPK, Nurhadi Klaim Tak Tahu Ada Pemeriksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Permintaan Hiendra terhadap Lili itu melalui pesan media sosial WhatsApp pada saat penyidik KPK ingin melakukan penggeledagan pada 12 Desember 2019.

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap pemohon adalah sah berdasarkan hukum. Lalu, penyidikan dan penyidik termohon adalah sah berdasarkan hukum. "Pimpinan termohon memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyidik termohon melakukan tindakan penyidikan perkara aquo," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (MA) Supatmi, terkait kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016 yang menyeret mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Selain Rezky, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya untuk tersangka Hiendra Soenjoto. Mereka adalah Hilman Lubis, Heri Purwanto, Bahrain Lubis dan Hendra Widodo Juwono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap terkait kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016.

Nurhadi diduga telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar.

JPU pada KPK, Abdul Basir awalnya menanyakan banyaknya uang yang tersimpan di kediaman Tin dan Nurhadi. Tidak hanya rupiah, saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Nurhadi pada Kamis malam 24 April 2016 juga ditemukan pecahan mata uang asing berupa dolar Amerika ataupun Singapura, euro, dan riyal.

Bermula, Kamis, 21 April 2016 sekitar pukul 24.00 pintu kediamannya digedor. Mendengar itu, Tin langsung membangunkan sang suami, Nurhadi. Tin diperintahkan tidak langsung membuka pintu.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pemulusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.