Obor Rakyat

Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan ada tiga landasan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat Obor Rakyat.

Politikus Senior PDIP Sidarto Danusubroto menilai polisi lamban dan berharap kasus 'Obor Rakyat' bisa segera rampung.

"Bayangkan ini yang diangkat adalah isu SARA. Pemutarbalikkan fakta dan menyentuh figur yang dikenal," kata Anies.

"Sekarang kita butuh alat bukti satu lagi, yang sedang kita upayakan buat menguatkan keterangan ahli," kata Brigjen Boy.

"Tidak ada kaitan dengan lembaga kepresidenan dengan stafsus kepresidenan dan sudah dijelaskan," kata Julian.

"Bukan lamban, sekarang undang-undang mana yang harus diterapkan, tidak semuanya menjadi tanggung jawab polisi kan."

Polisi belum dapat menjatuhkan undang-undang apa yang dikenakan terhadap Darmawan dan Setyardi.

Obor Rakyat berisikan kampanye-kampanye hitam menyerang Jokowi-JK.

Timses Jokowi-JK menilai kapolri lepas tangan terhadap pengusutan kasus ini.

Tabloid ini berisi tentang hal-hal baik, bukan fitnah seperti tertulis di Obor Rakyat.

Menteri BUMN itu mengatakan belum tahu berapa banyak mesti mencetak surat kabar tandingan tersebut.

Dia akan dipanggil sebagai saksi. Polri juga akan memanggil pihak Dewan Pers.

Sudah seharusnya Polri menangkap pengedar tabloid yang meresahkan masyarakat itu.

"Seharusnya ada tindakan ekstra dari Kepolisian. Jangan diperlakukan seperti tindakan ke perkara umum yang biasa."

"Dewan Pers sudah tegas mengatakan ini bukan produk jurnalistik," kata Hasto.

Di tengah polisi mengusut kasus ini, tabloid Obor Rakyat masih bebas beredar masyarakat.

"Dengan surat perintah membawa kalau yang bersangkutan sengaja tidak mau hadir, " pungkas Irjen Ronny.

Dia akan mengeluarkan edisi Obor rakyat selanjutnya. Pada edisi ketiga ini akan mengkritisi capres Prabowo Subianto.

Setriyadi mengaku memberitakan caleg PDI Perjuangan (PDIP) yang beragama non-muslim itu berdasarkan data KPU.

Mega akan dipanggil sebagai saksi.