ormas

Said Aqil Kukuhkan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Acara tersebut diikuti 14 ormas islam, Gereja Bethel Indonesia (GBI),Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin), Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), dan perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi).

Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) Said Aqil mengukuhkan keorganisasian LPOK. Dia menjelaskan lembaga tersebut adalah bagian dari seluruh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Mulai dari antar organisasi islam 14 dengan organisasi di luar islam. Seperti PGI, KWI, Hindu, Buddha, serta Khonghucu.

Truk mengangkut beras untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT) digasak oleh dua orang anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lebak.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) diingatkan agar memiliki visi misi yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketentuan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan juga harus ditaati.

Menurut dia, jika ormas yang bertentangan dengan Pancasila itu diberikan izin maka persatuan bangsa Indonesia akan terganggu.

Pertemuan yang berjalan selama dua jam tersebut membicarakan soal keagamaan dan kenegaraan.

Ma'ruf memastikan ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak hadir di pertemuan ini. Sebab FPI belum mendapatkan keputusan atau SK dari pemerintah.

Dia meyakini, Kemendagri bisa memberdayakan ormas untuk membantu program pemerintah jika tidak terkait dengan parpol.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Eman Suryaman mengatakan pemerintah tidak perlu membuat pengelompokan organisasi kemasyarakat (ormas). Sebab menurutnya, ormas sudah sesuai dengan kriteria mulai dari dunia pendidikan hingga agama.

"Contohlah, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, misalnya, dia ada yang kurang. Nah ini bisa merangkul teman-teman Ormas untuk bergerak di bidang itu menjadi kaki untuk bergerak ke lapangan," ujar Tito.

Soal Ormas di Bekasi, Mendagri Tegaskan Pemerasan Harus Ditangkap. Tito menanggapi ormas di Bekasi yang meminta retribusi parkir. Ormas tersebut meminta menjadi pengelola parkir di minimarket.

Video aksi ormas di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, pada 23 Oktober 2019 viral. Ormas disebut meminta pengelolaan parkir di 606 titik minimarket yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Palak Pedagang, Anggota Ormas di Bekasi Ancam Bacok Jika Tak Diberi Uang. Bahkan, pelaku mengancam melukai korban menggunakan golok yang dibawanya. Alhasil, keduanya terlibat perkelahian. Untungnya, korban tak sampai luka.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Arman berjanji tidak mentolerir sedikit pun tindakan premanisme. Baik itu oleh ormas maupun kelompok atau perorangan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pengelolaan lahan parkir diberikan kepada organisasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan. Hal ini menanggapi terkait viral video Pemkot Bekasi menyarankan minimarket untuk bekerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir.

Viral Video Ormas di Bekasi, Polda Metro Bakal Tindak Tegas Premanisme. Terkait dengan ormas yang mengklaim telah mendapatkan dari Pemkot, polisi juga akan melakukan penyelidikan terkait keberadaan surat perintah tersebut.

Sebuah video viral di media sosial mengenai lahan parkir di minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, Pemerintah Kota Bekasi meminta pengusaha minimarket bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam penarikan biaya parkir pengunjung.

Lokasi tawuran antar dua ormas itu berada di Jembatan Bongkaran yang merupakan perbatasan wilayah antara Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengungkapkan, Pilkades Serentak 2019 di 273 diikuti 1.064 calon. Jumlah pemilih pun diikuti 2.120.448 orang.

Dalam audiensi itu beberapa ormas meminta agar RUU tersebut tidak mengintervensi ruang gerak pesantren. Pandangan itu disampaikan oleh perwakilan dari asosiasi pesantren PBNU Abdul Waidl.