OTT

Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

KPK geledah Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menelusuri mekanisme penilaian PBB. Penggeledahan ini terkait kasus suap pajak yang melibatkan pejabat dan konsultan pajak, membuat publik penasaran akan detailnya.

KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, fokus pada tindak pidana di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus. Simak detail OTT dan penetapan tersangka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?

Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Diketahui, Yaqut telah beberapa kali menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

Tak hanya Ade Kuswara yang terlibat kasus Tipidkor, melainkan beberapa pejabat atau kepala daerah di wilayah Bekasi yang juga terjaring.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara menerima uang hingga Rp1,5 miliar dari dugaan korupsi, melibatkan pemerasan dan pemotongan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara peras dinas dengan modus ancaman proses hukum laporan LSM, menetapkan tiga tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus Dugaan Korupsi Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, yang mencapai Rp1,5 miliar dari berbagai modus. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci peran HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, sebagai perantara dan peminta suap langsung dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi, mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan keluarga inti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka korupsi terkait suap ijon proyek, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi.