Outsourcing

Pembatasan penggunaan tenaga alih daya dalam Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan lebih luas bagi buruh untuk menjadi pekerja tetap/PKWTT guna melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Sehingga, menutup peluang fenomena outsourcing seumur hidup.

Tenaga outsourcing bekerja bukan pada pemilik perusahaan selaku majikannya, tapi tunduk pada perusahaan alih daya yang jadi agennya. Dia menyoroti nasib pekerja tersebut seandainya dia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aturan soal tenaga outsourcing malah makin membingungkan dalam Perppu tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap tidak mengatur tentang batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah tetap akan memberdayakan pegawai seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan melalui tenaga alih daya (outsourcing), dengan gaji tak kurang dari Upah Minimum Regional (UMR).

Penyebabnya, terbit aturan baru dari pemerintah pusat agar daerah tidak lagi merekrut tenaga Outsourcing (os).

Penyegelan itu dilakukan pada Selasa (14/12) dengan jangka waktu penyegelan selama 3x24 jam.

Ratusan sekuriti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terancam kehilangan pekerjaannya. Kontrak mereka tidak dilanjutkan pihak Angkasa Angkasa Pura Supports (PT APS) yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura 1.

Beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengalami perubahan. Ada beberapa pasal yang diubah, ada pula yang dihapus. Salah satunya soal pekerja alih daya atau outsourcing.

Bagaimana aturan perjanjian kerja di UU Cipta Kerja yang dinilai sebagai awan hitam bagi pekerja kontrak dan outsourcing?

Outsourcing adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dengan kata lain menyediakan dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan yang membutuhkan.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mengungkapkan di setiap kunjungan kerja ke daerah industri banyak aduan negatif soal praktik yayasan penyalur tenaga kerja, seperti yang terjadi di wilayah Tangerang.

Untuk menghilangkan momok ketakutan tersebut, BCA telah mengubah istilah outsourcing dengan istilah mitra kerja di perusahaannya. Dengan begitu, diharapkan dapat mengubah citra yang tadinya negatif menjadi baik.

Abadi berupaya untuk memberikan edukasi kepada seluruh anggotanya agar memahami betul sistem outsourcing yang sesuai dengan kaidahnya. Kemudian pihaknya juga akan memberikan standardisasi kepada perusahaan-perusahaan outsourcing yang masuk ke dalam kategori baik.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto menyatakan masih banyak di antara calon pekerja belum paham betul apa sebenarnya yang dimaksud tenaga kerja outsourcing itu sendiri. Sehingga perspektif masyarakat mengenai outsourcing ini menjadi negatif.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya sedang mencermati dan mengumpulkan fakta apakah pekerjaan outsourcing betul-betul mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

"Tidak bisa dimungkiri bahwa penurunan jumlah pengangguran di dalam negeri juga difaktori oleh kehadiran outsourcing."

"Karena gaji gue dipotong banyak banget."

"Sebagian besar dari masyarakat kita masih melihat outsourcing ini upah murah, eksploitasi pekerja, dan seterusnya."

"Selalu ada upaya-upaya untuk menghapuskan otsourcing."