Outsourcing

Dahlan berniat membuat anak perusahaan yang menaungi karyawan outsourcing.

"Iya saya akan memenuhi panggilan DPR. Tentang outsourcing saja," kata Dahlan.

Beberapa perusahaan BUMN yang bermasalah dengan karyawan outsourcing adalah PT Telkom, PT Pertamina, PLN, Balai Pustaka.

DPR mengingatkan Dahlan akan persoalan outsourcing dan lahan BUMN.

Nasib pegawai outsourcing diputuskan oleh manajemen perusahaan BUMN.

Sebanyak 245.000 karyawan outsourcing bekerja di luar lima sektor yang diperbolehkan oleh peraturan alih daya.

Tenaga kerja outsourcing BUMN bernasib lebih baik dibanding outsourcing pabrik karena digaji lebih mahal.

RUU Perindustrian yang tengah digodok tidak akan mengatur isu ketenagakerjaan.

Jasa alih daya bisa menjadi solusi bagi perusahaan yang memerlukan karyawan tidak tetap.

"Tidak semua orang bisa permanen, kadang pekerjanya juga kurang bagus," kata Inda

Asosiasi menganggap Kemenakertrans menutup dialog dengan pelaku usaha alih daya.

Cak Imin tetap pada pendiriannya hanya 5 jenis pekerjaan yang bisa di alihdayakan.

Permen tersebut akan lebih banyak bicara mengenai persamaan persepsi mengenai pekerja outsourcing.

Banyak perusahaan outsourcing yang dinilai tidak mempedulikan akan tenaga kerjanya.

Peraturan Pemerintah mengenai bidang-bidang usaha yang bisa dialihdayakan dinilai mengambang dan tidak jelas.

Selain itu, Rieke bersama buruh juga mendesak DPR untuk menolak kebijakan politik upah murah.

Di Indonesia hanya berlaku kontrak kerja untuk waktu tertentu.

Cak Imin disarankan untuk tidak membuat peraturan yang ngambang agar tidak terjadi penyimpangan.

Pemerintah harusnya memperbaiki peraturan soal outsourcing tersebut.

Para buruh berjanji melakukan aksi unjuk rasa dengan damai.