Pagar laut Tangerang

Ketidakhadiran Arsin di kantor Desa untuk menjalankan tugas selaku pejabat Desa jelas-jelas melanggar aturan pemerintah desa.

Total sepanjang 30,16 Km pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 Km lagi yang belum terbongkar.

Nama Kades Kohod Arsin bin Asip disorot setelah heboh kasus pagar laut yang belakangan diketahui memiliki HGB dan SHM.

Sosok Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta ikut terseret kasus pagar laut Tangerang.

Bareskrim Polri mengulas modus dalam kasus pagar laut Tangerang, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen penerbitan SHM dan HGB.

Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang menyerukan penangkapan terhadap Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod terduga pemohon sertifikat laut.

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

22,5 Kilometer wilayah laut Tangerang telah bersih dari pagar bambu yang mengitari dari wilayah Kecamatan Tanjung Pasir hingga Kronjo.

Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan

Hal itu disampaikan kepolisian menanggapi KPK dan Kejaksaan Agung yang ikut mengusut kasus pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

Proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polisi kemungkinan menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di dalam perkara tersebut.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Korps Bhayangkara hanya bersifat undangan untuk dilakukan klarifikasi.

Hal ini dipastikan setelah dilakukan gelar perkara serta pengumpulan barang bukti atas kasus tersebut.

Pembongkaran pagar laut itu diutamakan di area-area yang merupakan akses nelayan.

Bareskrim Polri hari ini dijadwalkan melakukan gelar perkara.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Sebelum dimohonkan dan dilakukan pengukuran oleh kantor ATR/BPN, terlebih dahulu diajukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).