Pajak Kendaraan Bermotor

Kepala Badan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya tengah mengejar pemilik mobil mewah Porsche yang diduga menggunakan data orang lain sebagai data kepemilikan untuk menghindari pajak progresif.

Partai Keadilan Sejahtera menegaskan wacana memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor bukan upaya menaikkan elektabilitas di pemilu 2019.

Juru Bicara PKS, Pipin Sopyan, wacana tersebut merupakan gagasan, bukan pencitraan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila PKS menang Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana tersebut.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut pajak kendaraan adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan provinsi, karena itu perlu pertimbangan matang jika akan dihilangkan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila menang Pemilu 2019. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin mengatakan, sikap tersebut adalah bentuk keberpihakannya terhadap rakyat.

"Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah," jelas Muzzammil di Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengungkapkan, dari 130 juta pemilik kendaraan bermotor terdapat 30 persen tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menghapuskan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Penghapusan denda PBB dan sanksi administrasi BBNKB ini dimulai dari 15 November hingga 15 Desember 2018.

Penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sesuai Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.

Sandi meyakini keterlambatan pembayaran pajak mobil Menkeu bukan sepenuhnya kesalahan Sri Mulyani. Sebab, bukan Sri Mulyani langsung yang mengurus pajak mobil dinasnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf tidak bicara banyak soal dugaan mobil dinas Sri Mulyani terlambat membayar pajak. Dia tak ingin bicara panjang lebar terkait pajak kendaraan dinas Menkeu. Alasannya, polisi tak mengurusi masalah pajak kendaraan termasuk masa berlaku pajak mobil.

Kardaya berdalih segala urusan administrasi dimintakan tolong pada sopirnya termasuk pembayaran pajak. Dia sudah meminta si sopir membayar namun lupa. "Sopir saya lupa dibayar, paling telat tiga hari (bayar)," ujar Kardaya di lokasi, Rabu (25/7).

Catatan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Karawang Bappeda Jabar, kendaraan dinas yang menunggak pajak merupakan kendaraan sepeda motor.

Pemprov DKI hapus denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus denda pajak kendaraan bermotor bagi warga yang telat membayar mulai 27 Juni hingga 31 Agustus mendatang sebagai hadiah dalam rangka HUT ke-491 DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penunggak pajak masih sangat banyak. Sehingga kebijakan ini untuk memfasilitasi warga agar taat pajak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan biaya pembuatan dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Nantinya, sebagian pendapatan dari pajak yang masuk akan dialokasikan untuk tunjangan Hari Raya (THR) PNS.

Pajak atas kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru di Makassar.

kebijakan ganjil genap masih menuai sejumlah pro dan kontra dari masyarakat. Termasuk mengenai ketidakadilan pembayaran pajak kendaraan yang dihitung secara tahunan padahal mobil tersebut digunakan hanya selama 6 bulan dalam setahun.

Mengintip alur pelayanan e-Samsat. Dengan layanan Samsat Digital ini warga tak perlu lagi mengisi formulir secara manual. Warga hanya tinggal memasukkan nomor pelat kendaraannya di komputer yang tersedia. Kemudian pembayaran dapat dilakukan secara nontunai via JakOne Mobile dan kartu debit Bank DKI serta bank lain.