Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah pembayaran pajak terverifikasi, aplikasi Signal secara otomatis menerbitkan bukti pengesahan STNK berupa e-TBPKP, e-KD dan e-Pengesahan sebagai bukti pembayaran yang sah. SKPD asli juga dapat dikirimkan ke alamat yang di pilih oleh pemilik, tidak harus ke alamat KTP.

Pemerintah Aceh menggelar program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sejak 2 Januari 2023 lalu. Program tersebut bakal berakhir pada 28 Februari 2023 mendatang.

Sekurangnya tiga provinsi di Indonesia melaksanakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada awal 2023. Ketiga daerah itu yakni Provinsi Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.

Namun demikian, di era digitalisasi saat ini, pembayaran pajak kendaraan atau pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak harus datang ke kantor Samsat. Pembayaran pajak STNK bisa dilakukan melalui aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas).

Pemprov Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun ini. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong masyarakat membayar pajak setelah bertahun-tahun menunggak.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memudahkan segala cara apapun mulai dari belanja online, belanja online, cek pengiriman paket hingga cek pajak kendaraan bisa melewati dengan satu genggam handphone saja.

Per 1 Januari 2023 pemerintah akan menerapkan kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor. Sehingga kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama 2 tahun akan dihapuskan data registrasinya, atau dalam artian menjadi kendaraan bodong secara permanen.

Berdasarkan aturan tersebut, kendaraan yang data registrasinya dihapuskan tersebut tidak akan bisa diregistrasikan lagi. Artinya kendaraan tersebut berstatus bodong permanen dan hanya bisa jadi hiasan atau pajangan.

Djoko menuturkan, bahwa sejatinya masyarakat memiliki tingkat ketaatan pajak kendaraan yang cukup baik. Hanya saja, terkadang untuk proses balik nama kendaraan masih sulit. Kondisi ini diduga menjadi penyebab terdapat masyarakat menunggak pajak bertahun-tahun.

Artinya kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun akan dihapuskan sesuai dengan Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Ratusan kendaraan dinas Pemkab Tangerang diduga menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) lebih dari dua tahun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang masih melakukan rekonsiliasi data ratusan data kendaraan dinas itu.

Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak daerah itu seluruhnya bernilai Rp500 juta.

Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan.

Kendaraan beroda 2 hingga lebih yang dimiliki masing-masing masyarakat Indonesia tentu harus melakukan pembayaran pajak setiap tahun dan pajak 5 tahunan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, membayar pajak harus dilakukan sehingga tidak merugikan satu sama lainnya.

Masyarakat bisa saja beralih moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dengan catatan, layanan dan segala penunjang transportasi umum memadai.

Pemerintah berencana menaikkan pajak untuk kendaraan yang berbahan bakar fosil atau BBM. Strategi yang akan dilakukan tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan tetap untuk mendukung pertumbuhan investasi hijau.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah membuka peluang untuk investasi hijau yang masuk ke Indonesia. Berbagai macam insentif telah disiapkan untuk teknologi ramah lingkungan kepada para calon investor.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono mengatakan, masyarakat kini tak perlu lagi telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab, kini sudah ada aplikasi dengan nama Samsat Digital Nasional (Signal), yang dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Memiliki kendaraan pribadi adalah salah satu impian terbesar bagi semua orang. Sebab, dengan memiliki kendaraan sendiri akan mempermudah ketika harus bepergian. Meski begitu, tidak semua orang mampu membeli kendaraan pribadi dalam kondisi baru. Sehingga, tak sedikit orang yang memilih untuk membeli kendaraan bekas.

Hal mencolok dari kendaraan listrik yang membuat pengeluaran Brodan dapat ditekan, yaitu tidak adanya biaya bensin atau ongkos ganti oli tiap bulan. Pada kendaraan listrik, Brodan hanya mengeluarkan biaya untuk mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).