Pamekasan

Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, menutup semua tempat hiburan karaoke yang ada di wilayah itu. Penutupan dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Raja'e memimpin secara langsung penutupan itu, bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan.

Dinkes Pamekasan mencatat, 74 orang mengidap HIV/AIDS dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini.

Korban bernama Dafir, karyawan usaha pencucian mobil dan merupakan warga setempat.

Kasus keracunan massal yang terjadi di Pamekasan kali ini merupakan kali kedua.

Polisi akan tindak tegas pelaku bentrok LPI dan warga di Pamekasan. "Tidak ada satu pun juga ormas atau pun organisasi kemasyarakatan lain yang dapat melakukan upaya upaya paksa terhadap orang lain, maupun kelompok lain," kata polisi.

Tokoh lainnya yang juga akan maju memperebutkan simpati masyarakat Pamekasan pada pesta demokrasi yang akan digelar pada 27 Juni 2018 itu, masing-masing Kholilurrahman dan Rudy Susanto.

Kajari Pamekasan nonaktif Rudi Indra Prasetya kembali diperiksa KPK. Rudi Indra Prasetya diperiksa terkait kasus dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Jaksa Agung M Prasetyo mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mematuhi nota kesepahaman (MoU) soal pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diteken KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri

'Uang pajak dikorupsi dari dana desa, ya orang pajak paling marah'. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyayangkan adanya penangkapan terhadap penerimaan suap oleh penegak hukum terkait dana desa. Adanya penangkapan tersebut menjadi landasan pihaknya berkoordinasi dengan KPK.

Kasus suap di Pamekasan, KPK geledah kantor Desa Dassok. Kemudian penyidik KPK juga akan mulai fokus untuk mendalami hasil penggeledahan serta akan memeriksa para tersangka untuk melakukan konfirmasi terkait temuan di penggeledahan itu.

Pemeriksaan staf Kejari oleh tim penyidik KPK ini untuk mendalami kasus dugaan suap dana desa oleh Kepala Kejari Rudy Indra Prasetya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh institusi antirasuah itu.

Mendagri tunggu surat KPK sebelum non-aktifkan Bupati Pamekasan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, belum dapat mengambil sikap pasca penetapan Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin sebagai tersangka. Menurut Tjahjo, pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPK.

OTT Kajari Pamekasan, lima pelaku tiba di Gedung KPK. Pihak pemberi suap, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 uu 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ini kongkalikong Bupati dan Kajari Pamekasan amankan kasus dana desa. Kajari mengatakan bisa disetop kalau ada setoran Rp 250 juta. Ini juga dilaporkan ke Bupati. Bupati dengan inspektorat mengatakan bahwa ini harus diamankan supaya jangan ada ribut-ribut pemanfaatan dana desa. Proses setopnya melibatkan banyak pihak.

Usut penyelewengan dana desa, dua jaksa Pamekasan dihambat atasan. Kepala desa diduga ingin mengamankan kasus dengan menjanjikan sejumlah dana yang diberikan ke Kajari Pamekasan. KPK menyesalkan karena ada yang menghalangi jaksa jujur yang bekerja dengan integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Indra Prasetya dan sejumlah pejabat setempat dalam kasus suap Rp 250 juta.

Suap tersebut bertujuan untuk menghentikan penyelidikan serta penyidikan oleh Kejaksaan Negeri dalam kasus korupsi proyek infrastruktur.

Saat dibawa dan tiba di Polda Jawa Timur​, ada sekitar 10 orang yang turun dari bus Polisi, milik Polres Pamekasan. Termasuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin terlihat turun dari bus polisi tersebut.

Jajaran Polres Pamekasan mengawal rombongan bus yang membawa para pejabat Pemkab Pamekasan yang ditangkap tim penyidik KPK. Polisi juga menerjunkan petugas bersenjata lengkap mengawal dari Pamekasan hingga ke Surabaya.

Tujuh orang lebih diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pamekasan, Jawa Timur. Hingga kini semuanya masih menjalani pemeriksaan. KPK belum menentukan status hukum.