Paniai

Sidang kasus pelanggaran berat HAM dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Kepolisian Resor (Polres) Paniai mengungkap identitas pelaku pembakaran Kantor Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, yang terjadi Rabu (13/7). Pelaku ternyata seorang petani yang marah karena tidak dilantik menjadi kepala kampung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Prin-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menunjuk 34 orang sebagai Tim Penuntut Umum, untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014.

Taufan mengungkap kesulitan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat Paniai kerap kali mandek ketika rekomendasi diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Komnas HAM siap apabila diminta untuk hadir sebagai saksi di meja persidangan. Termasuk untuk turut terlibat melihat jalannya persidangan.

Berkas perkara tersangka pelanggaran HAM berat Paniai, IS telah lengkap secara formil dan materiil pada Jumat, 13 Mei 2022.

Ketut menyampaikan proses penyerahan dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) pada pukul 09.00 Wib tadi. Dimana Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka IS dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014 telah lengkap alias P21. Penyidik pun segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

IS, yang berstatus purnawirawan TNI, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, pada 2014. Saat peristiwa Paniai itu terjadi, tersangka IS merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.

Ketut mengatakan jika alasan tidak ditahan karena IS selama menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat, pada Jampidsus masih kooperatif.

Febrie menerangkan IS pernah menjabat sebagai sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer (Kodim) wilayah Paniai pada 2014.

Tersangka IS dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai Papua.

Kejagung berkeyakinan dapat menuntaskan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai pada tahun 2014 tersebut dengan tim penyidik yang sudah dibentuk Korps Adhyaksa.

Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Selain prajurit TNI dan personel polisi, penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa empat saksi ahli terkait perkara tersebut. Empat saksi ahli dari Ahli Laboratorium Forensik dan Ahli Legal Audit.

Menurut Andika, TNI pada kasus itu hanya perlu memastikan adanya kejelasan serah terima prajurit yang akan menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus Paniai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemeriksaan kepada kedua saksi dilakukan, Rabu (9/2) dan Kamis (10/2) terhadap dua orang saksi dari pihak Kepolisian RI untuk menjelaskan peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM Berat tanggal 7 dan 8 Desember 2014 di Paniai, Papua.

Dua anggota paskhas TNI-AU, dianiaya warga di Dogiai, Kamis (15/7) petang. Salah seorang di antaranya dilaporkan kritis dan saat ini dirawat di RSUD Madi, Kabupaten Paniai, Papua.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp300 juta kepada korban banjir bandang di Kabupaten Paniai, Papua. Banjir bandang ini terjadi pada Selasa (19/1).

Curah hujan tinggi menyebabkan tanggul di Desa Uwebutu jebol sehingga banjir bandang tidak terelakkan.