Pansel Pimpinan KPK

Jika komisi III tak hati-hati maka dikhawatirkan akan berujung pada masalah baru dalam kepengurusan KPK ke depan.

Anggota Komisi III mempersoalkan tidak adanya unsur kejaksaan & kepolisian dalam delapan capim KPK.

Komisi III DPR masih memprotes Capim KPK yang telah diloloskan oleh panitia seleksi.

Sebab, masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini akan segera habis pada bulan Desember mendatang.

Diketahui, Johan Budi tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Johan Budi memiliki latar belakang Teknik Industri.

Dia menilai alasan Komisi III tidak segera mengumumkan calon pimpinan KPK tak masuk akal.

Menurut dia jika bukan dari hukum atau kejaksaan justru menambah hal baik pada KPK.

Johan menegaskan pimpinan KPK wajib mengerti soal hukum.

Sebelumnya, Komisi III sempat dua kali menunda rapat karena pansel belum menyerahkan dokumen seleksi.

Akibat beda pendapat itu rapat tersebut ditunda hingga Kamis (19/11) besok.

Pansel KPK akui masih ada berkas belum lengkap.

Pansel dicecar dengan berbagai pertanyaan terkait mekanisme seleksi Capim KPK.

Menurut Yenti, tidak ada landasan hukum untuk menolak hasil seleksi.

Pertemuan tersebut bakal berlangsung malam ini. Kenapa baru sekarang?

Masa tugas pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2015.

Komisi III tak setuju dengan tindakan pansel yang lebih dulu membagi-bagi capim KPK menjadi 4 bidang.

Padahal menurutnya, pimpinan KPK harus diisi orang yang berlatar belakang jaksa yang ahli dalam bidang penuntutan.

Nasir tidak menjelaskan secara gamblang alasan kenapa delapan nama tersebut tidak sesuai apa yang dia harapkan.

Zainal menyarankan DPR untuk menggunakan jasa para ahli saat melakukan fit anda proper test.

Masukan masyarakat nantinya menjadi pertimbangan saat Komisi III melakukan fit and proper test.