Partai Berkarya

Menurut Tommy, dukungan pertama dilakukan bekerjasama dengan PKS dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Dia mengatakan, kerjasama itu diharapkan agar dapat mengawal kebijakan pemerintahan ke depan supaya lebih baik.

Ketum Berkarya Tommy Soeharto bersama Sekjen Priyo Budi Santoso dan Titiek Soeharto berkunjung ke Kantor DPP PKS, Senin (19/11). Mereka disambut langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman, sekitar Pukul 16.15 WIB.

Hasto mengatakan, besar kecilnya koalisi oposisi bukan menjadi masalah. Dia mengatakan, semuanya tergantung platform sikap politik oposisi untuk membangun demokrasi dengan menyajikan opsi kebijakan.

PKS tengah membangun kekuatan oposisi. Partai pimpinan Sohibul Iman ini akan bertemu Ketum Berkarya Tommy Soeharto sore ini, Selasa (19/11). Terkait pertemuan itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyambut baik pertemuan kedua belah pihak. Dia melihat positif sebagai sebuah silaturahmi politik.

PKS Sebut Rencana Pertemuan dengan Berkarya Ciptakan Politik Produktif. Bukhori mengatakan rencana pertemuan itu sempat tertunda pekan lalu karena PKS memiliki rencana kegiatan yang lain. Akan tetapi, PKS memberi kesempatan untuk bertemu lagi pekan ini untuk menciptakan suasana politik yang produktif.

Priyo menegaskan PKS dan Berkarya belum berencana untuk berkoalisi. Namun, dia menegaskan, demokrasi Indonesia tidak boleh rusak karena banyak partai gabung koalisi pemerintah.

Politikus PKS tidak berbicara banyak mengenai topik yang akan dibahas bersama Partai Berkarya. Intinya, pertemuan itu berkaitan dengan sikap oposisi.

Permohonan Partai Beringin Karya (Berkarya) dinyatakan gugur karena partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu tidak menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya menjawab permohonan Partai Berkarya, khususnya Provinsi Sulawesi Barat.

"Terkait klaim saudara Nirman Abdurrahman dkk perihal suara Partai Gerindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya, maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar," kata Andi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama jajaran akan menentukan nasib koalisi Indonesia Adil Makmur setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, spontan mengutarakan ingin merevisi masa jabatan presiden untuk masa depan demokrasi Indonesia. Dia ingin masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup satu periode saja.

Politisi Partai Berkarya, Siti Hediati Rukmana alias Mba Tutut mendapatkan teguran karena tidak mendapatkan izin resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS) saat kampanye di Kampung Tambaklorok, Kecamatan Semarang Utara, Senin (4/3).

Menurut Tommy, saat ini bukan lagi hitung cepat atau quick count, tapi sudah riil count dari TPS (tempat pemungutan suara) di Indonesia. Terutama di wilayah Pulau Jawa yang internetnya sudah lancar.

Menurut Tommy, reformasi yang sudah berjalan 19 tahun ini nyatanya tidak ada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedesaan yang merasakan adanya pembangunan secara riil. Sebaliknya, harga-harga kebutuhan pokok justru semakin melonjak. Yang makin memprihatinkan, pendapatan masyarakat juga tidak mengalami kenaikan

Pemilu secara serentak menurut mantan politisi Golkar itu juga berdampak pada kepahaman masyarakat saat memberikan suara mereka di bilik suara. Saat Priyo bersosialisasi, banyak masyarakat mengaku ribet dan tidak paham perbedaan surat suara yang akan mereka berikan suara.

Seorang kader Partai NasDem, Sunardi Rumsing (50) dikeroyok Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Serang Husin Iskandar dari Partai Berkarya dan lima koleganya. Penyebabnya karena anak Husin diusir usai berdebat dengan Sunardi soal jagoan masing-masing di Pilpres 2019.

Jejaring anak muda Muhammadiyah dan perguruan pencak silat, menurut Ridlwan, adalah pemilih potensial yang jumlahnya jutaan.

Bagi kami, lanjut Yenny, adalah kualitas dari Jokowi-Ma'ruf yang punya sikap ketegasan dan tidak bisa didikte, apalagi yang bersinggungan dengan HAM.

Menurutnya, Muchdi Pr memiliki obyektivitas untuk melihat kinerja pemerintahan Jokowi. Sekalipun orang dekat Prabowo, Muchdi sangat obyektif melihat prestasi pemerintahan Jokowi.