PBB P2

BPPD Barito Utara membuka layanan PBB-P2 di Car Free Day Muara Teweh, mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp1,4 miliar dari PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) usai libur Lebaran, menjadi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kot

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menyederhanakan proses pembayaran PBB-P2 mulai tahun 2026, cukup dengan NOP tahun sebelumnya, untuk meningkatkan layanan dan kepatuhan pajak warga.

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan Digitalisasi Pajak GIS sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026, dengan fokus pada akurasi data dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan strategi pendataan terpadu dan fokus pada sektor potensial.

Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang tahun 2025 melampaui target, dengan PBB-P2 dan BPHTB mencatat kenaikan signifikan berkat kesadaran warga dan inovasi digital.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyoroti rendahnya kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Singkawang, yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pemerintah kota menyiapkan langkah strategis.

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan Taat Pajak Banjarbaru demi kemajuan daerah. Apa saja upaya Pemkot?

Kementerian Keuangan akan 'tabayyun' dengan MUI untuk menyamakan persepsi regulasi pajak dengan prinsip keadilan, memastikan tidak ada polemik di masyarakat terkait Kemenkeu Pajak MUI.

Bupati Agam mengeluarkan instruksi tegas mewajibkan seluruh ASN, tenaga alih daya, dan perangkat nagari melunasi PBB-P2 demi mencapai target PAD Rp205 miliar.

Bapenda Singkawang hadirkan layanan pajak keliling di Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2025, mempermudah warga bayar PBB-P2 dan PKB. Inovasi ini tingkatkan PAD, penasaran?

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah resmi melakukan pencabutan Surat Edaran PBB-P2 terkait syarat pelayanan administrasi publik. Simak alasan dan dampaknya bagi masyarakat!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 30 Oktober 2025 sebagai batas akhir pembayaran PBB-P2. Wajib pajak diimbau segera melunasi agar terhindar dari denda dan mendukung peningkatan PAD.

Pemerintah Kota Banda Aceh sedang merumuskan kebijakan keringanan pajak Banda Aceh untuk barang dan jasa tertentu, PBB-P2, dan PAT, yang akan membantu wajib pajak tak berkemampuan, terdampak bencana, serta usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Jepara mengumumkan 128 desa berhasil lunas Pelunasan PBB-P2, melampaui target penerimaan. Apresiasi diberikan kepada wajib pajak yang taat.