Pegawai KPK Dipecat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak eks pegawai KPK bergabung. Hal ini menyikapi wacana Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk KPK Rasamala Aritonang yang berkeinginan membuat partai politik.

Dipecat dari KPK tak mengurungkan niat Rasamala berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai positif keinginan eks pegawai KPK tersebut membuat parpol. Menurutnya, cara itu terhormat guna mewujudkan cita-cita dan agenda politiknya.

Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia. Salah satunya dengan membuat partai politik.

Mantan Pegawai Biro Hukum KPK Jadi Pedagang Nasi Goreng. Sejumlah pegawai KPK yang dipecat kini beralih profesi. Salah satunya Mantan pegawai fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak. Dia berjualan nasi goreng setelah dipecat dari KPK bersama 57 rekannya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Namun, pendapat itu bukan bermaksud untuk mengecilkan perjuangan dari eks pegawai KPK atau siapapun yang ingin menciptakan perubahan melalui jalur partai politik. Mahardika justru berharap ada beragam partai yang bisa mengakomodasi beragam ideologi di masyarakat.

Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mendukung rencana Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang yang ingin mendirikan partai politik.

"Jadi saya kira tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi setiap warga negara yang ingin ikut mendirikan partai politik atau ikut bergabung berkontestasi dalam jalur demokrasi," katanya.

Sudah tiga pekan, mantan pegawai fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), Juliandi Tigor Simanjuntak berdagang nasi goreng di pinggir Jalan Raya Hankam, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Menurutnya, partai politik bisa menjadi kendaraan perubahan.

Mantan pegawai fungsional pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), Juliandi Tigor Simanjuntak punya aktivitas baru setelah disingkirkan dari lembaga antirasuah karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia kini banting setir menjadi pedagang nasi goreng pinggir jalan.

Novel mengatakan, usai dipecat dirinya masih mengisi kegiatan-kegiatan secara virtual. Jika tak ada kegiatan, Novel memilih untuk beristirahat.

Novel meyakini niatan tersebut muncul lantaran pemerintah menginginkan kontribusi dari para mantan pegawai KPK. Sebab para mantan pegawai memiliki kapasitas mumpuni dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meski dipecat, mereka tak lantas berpasrah diri. Sosok mantan Fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak pun tak kalah jadi sorotan. Usai disingkirkan dari anti-rasuah tersebut, ia banting setir jadi penjual nasi goreng.

Rasamala merupakan bagian dari 57 pegawai KPK yang dipecat ini mengaku dirinya masih intensif berkomunikasi dengan pegawai yang dipecat lainnya. Menurut Rasamala, mereka belum bisa memutuskan menerima atau menolak tawaran Polri lantaran masih belum ada kejelasan.

Menurut Ahmad, Polri menawarkan posisi ASN kepada seluruh mantan pegawai KPK yang dipecat ada 30 September 2021 tanpa adanya syarat. Meski begitu, penyesuaian posisi diperlukan mengingat tidak seluruhnya merupakan bekas penyidik.

Menurut Ahmad, belum ada lagi pertemuan lanjutan yang dilakukan Polri dengan mantan pegawai KPK. Yang jelas, tidak ada seleksi dalam rekrutmen ASN tersebut.

Rasamala menjadi satu dari 57 -belakangan bertambah satu menjadi 58 - pegawai yang tak lulus TWK dan dipecat. Usai pemecatan, Rasamala memutuskan kembali ke kampung halamannya di Desa Parsuratan, Balige, Sumatera Utara (Sumut).

Rasamala merupakan satu dari 58 pegawai KPK yang dipecat karena proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

IM57+ Institute memiliki jalan sendiri dalam mewujudkan Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi. Jalan yang diambil IM57+ Institute ini bakal berbeda dengan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri.