Pekerja Kontrak

Para pekerja buruh kontrak sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PTPN I Regional 7 Lampung.

Kualitas tenaga kerja untuk pengerjaan ketinggian dan proyek pembangunan sarana harus sesuai standar. Mutu sertifikat pekerja kontruksi sangat dibutuhkan. Terutama untuk mendukung pengerjaan struktur rangka atap stasiun kereta cepat di Halim ini.

Kasus dugaan ajakan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjang kontrak kerja bagi karyawati di salah satu perusahaan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi diambil alih Bareskrim Polri dari Polres Metro Bekasi. Pengambilalihan penanganan perkara itu terjadi sekitar seminggu lalu.

Terlapor kasus dugaan ajakan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjang kontrak kerja bukan hanya sebagai manajer di PT Ikeda. Pria berinisial B itu juga merupakan seorang dosen di Universitas Pelita Bangsa, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Karyawati korban dugaan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi, Sabtu (6/5). Korban melaporkan dugaan kasus tersebut didampingi kuasa hukumnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamanaker) Afriansyah Noor meminta perusahaan mengambil pelajaran dari terbongkarnya kasus dugaan ajakan staycation atau menginap di hotel bagi karyawati sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Dia pun mengingatkan agar manajemen perusahaan lebih memperhatikan pekerjanya.

Karyawati berinisial AD (24) yang menjadi korban kasus dugaan ajakan staycation oleh oknum manajer itu bekerja di PT KAO.

Tiasri Wiandani menduga atasan korban menggunakan relasi timpang dan kerentanan dari pekerja perempuan untuk memperoleh 'keuntungan'.

Terlapor kasus dugaan ajakan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjang kontrak kerja mendatangi Polres Metro Bekasi, Selasa (9/5). . Pria berinisial B itu datang untuk menjalani pemeriksaan polisi.

Karyawati korban kasus dugaan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjang kontrak kerja memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (9/5). Korban sekaligus pelapor diberikan 35 pertanyaan polisi.

Ridwan Kamil meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kasus ini, termasuk perusahaan-perusahaan lainnya di Jawa Barat.

Dalam pertemuan ini, Kemenkumham Jawa Barat bersama Disnaker membahas seputar kasus dugaan staycation atau menginap di hotel bagi karyawati yang ingin perpanjang kontrak kerja.

Media sosial belakangan ini dihebohkan oleh pengakuan seorang pekerja buruh yang ingin memperpanjang masa kontrak kerja dengan persyaratan yang nyeleneh berupa staycation bersama atasan yang terjadi di salah satu perusahaan di Cikarang, Jawa Barat.

Korban dugaan staycation atau ajakan menginap di hotel bersama oknum manajer perusahaan dengan dalih perpanjang kontrak kerja akhirnya berani buka suara. Korban berinisial AD (24) yang saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi.

Meski layanan pelaporan sudah dibuka, namun kata Twedi hingga saat ini belum ada satu pun korban yang melaporkan kasus tersebut.

Ketentuan pemberian kompensasi bagi pekerja kontrak sendiri diatur dalam Pasal 61 A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, yang diterbitkan pada 30 Desember 2022.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tidak benar pekerja kontrak (PKWT) dapat dikontrak seumur hidup.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti pegawai kontrak untuk satu kali proyek milik perusahaan pelat merah. Ke depan, dia ingin para pekerja tersebut bisa mengabdi secara berkelanjutan di bawah bendera BUMN, bukan hanya untuk satu pekerjaan saja.

Pada Pasal 59 di dalam Perppu Cipta Kerja tertulis bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu.

"Pemberhentian itu sebagai efek jera bagi yang bersangkutan dan menjadi contoh agar pegawai yang lain tidak melakukan pelanggaran menggunakan obat terlarang," ujarnya.