pelindo II

"Dia (RJ Lino) sesumbar telah berhasil menggusur Kabareskrim (Komjen Budi Waseso)," kata Rizal.

"Pasti ada backingnya. Dia sampai berani melakukan pembangkangan," kata Rizal Ramli.

"Dalam kabinet ini, tugas (menko) itu dijelaskan yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan K/L," ujarnya.

Sebab, kata dia, perpanjangan kontrak haruslah melibatkan regulator yaitu pemerintah.

R.J Lino terlalu sombong dengan tidak bersedia menerapkan sistem first come first serve.

"Terbentuknya Pansus ini gara-gara ada dugaan pelanggaran hukum di sana," kata Putu.

Ray berharap Pansus Pelindo tak masuk angin di tengah jalan.

Masinton menyatakan RJ Lino telah menjadikan legal opinion tersebut lebih 'tinggi' dari UU.

Bila pansus berusaha untuk mencari-cari kesalahan pihak lain hal itu akan sangat berbahaya.

"Saya tidak pernah mengamini kalau dikatakan Jamdatun sudah mengamini kontrak JICT. Itu sama sekali tidak (benar)."

"Kalau tak cocok dengan dirut pelindo, kenapa PDIP tak suruh Jokowi menggantinya?" kata Refrizal.

Dia menilai kebanyakan Pansus Pelindo tak tahu apa yang hendak dikerjakan di dalam tim itu.

Rini sendiri sudah mengonfirmasi jauh hari akan bisa hadir.

Padahal menurutnya Pansus Angket diatur dalam undang-undang MD3 bahwa akan membongkar terkait sisi hukum saja.

Meski keberadaan pansus dianggap sebelah mata, dia yakin akan mengungkap kasus besar di Pelindo II.

Perlawanan kepada Presiden justru dilakukan oleh partai pengusungnya sendiri.

Anang dinilai menutupi dan berbelit-belit saat ditanya.

Mantan petinggi Polri ini sama-sama meyakini adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Pansus berwenang memanggil siapa pun, dari warga negara biasa, badan hukum, pejabat pemerintah hingga pejabat negara.

Penargetan pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II juga berimbas pada persoalan ekonomi.