Pembunuhan Munir

Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak azasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebabnya, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

Pollycarpus mengaku juga sudah melupakan kasus yang menimpanya. Saat ini fokus utamanya adalah meniti karir kembali di dunia penerbangan. Pollycarpus pun belum punya rencana untuk menemui istri dari Munir, Suciwati.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pembebas murni Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib hari ini, Rabu (29/8). Wapres tidak ambil pusing jika memang sudah sesuai aturan hukum.

Selama bebas bersyarat, Pollycarpus disebut kooperatif menjalani bimbingan dan melaksanakan wajib lapor.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, selesainya masa tahanan Pollycarpus menunjukkan proses hukum terhadap kasus Munir sudah berjalan.

Pollycarpus dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004. Ia menjalani masa tahanan selama 8 tahun atas vonis hakim selama 14 tahun penjara.

Jokowi didesak umumkan hasil penyelidikan TPF pembunuhan Munir. Mereka juga meminta Jokowi dan bawahannya untuk kembali mengusut kasus pembunuhan Munir. Serta meminta Jokowi membentuk tim baru yang bersifat independen sebagai tindak lanjut upaya investigasi atas kematian Munir.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mendesak Presiden Jokowi mengumumkan dokumen TPF kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib secara terbuka. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa dipidana jika gagal menyimpan dokumen tersebut dan dokumen TPF Munir tak diumumkan ke publik.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mendesak pemerintahan Joko Widodo menuntaskan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Istri Munir Suciwati terus berupaya agar pemerintah membuka mata terutama dalam penuntasan kasus HAM yang masih belum jelas.

Arif menegaskan, Presiden Joko Widodo harus mengumumkan hasil investigasi TPF Munir. Sebab, pemegang kewenangan tertinggi di Tanah Air adalah Presiden.

Soal kasus Munir, Wiranto sebut sulit cari hasil asli TPF zaman SBY. Menurut Wiranto, perkembangan kasus pembunuhan Munir hanya berdasarkan data dari TPF yang dipimpin Brigjen (Purn) Marshudi Hanafi. Tetapi, hingga kini pemerintah belum berhasil mendapatkan dokumen asli dari hasil pencarian fakta tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan itu guna membahas soal dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Nada bicara Wiranto meninggi ditanya perkembangan kasus pembunuhan Munir. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam Wiranto dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani persoalan HAM tersebut, termasuk kematian Munir.

Teten Masduki menyebut kasus HAM termasuk Munir seharusnya ditanyakan ke Wiranto. Tetapi, Wiranto malah enggan menanggapinya.

Sejumlah pihak kembali mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membuka dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam dan Jaksa Agung untuk menangani persoalan tersebut.

Kamis, 7 September 2017, tepat 13 tahun aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib dibunuh. Munir dibunuh dengan cara diracun. Racun tersebut diduga dimasukkan ke dalam makanan atau minumannya saat penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004.

"Kita sudah lelah dengan kekerasan. Tentunya mendorong tidak harus anarki bakar atau merusak dan terus berjuang dan terus ada ruang tidak bisa diisi di ruang kebenaran dan terus bersuara sekeras-kerasnya," kata Suciwati.

Vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmun berharap di peringatan 13 tahun kematian Munir, para aktivis tak lelah menagih janji pemerintah menuntaskan pengusutan kasus Munir.

Suciwati menilai jika pemerintah tidak membahas kembali soal kematian Munir dan tidak membuka dokumen TPF maka Jokowi terkesan melindungi pelanggar HAM.

Tiga belas tahun sudah aktivis HAM Munir meninggal karena dibunuh. Masih banyak teka teki yang belum terjawab atas terbunuhnya Munir. Rasa pesimis datang dari sang istri, Suciwati.