Pembunuhan Munir

Setara Institute minta SBY tanggung jawab soal hilangnya laporan TPF. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan bahwa hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir harus dibuka kepada publik. Sebab, penyidikan kematian Munir yang tewas diracun oleh arsenik saat kepemimpinan SBY.

Sebut sejumlah nama pembunuh Munir, benarkah hasil TPF dihilangkan? Hendardi mengatakan, dalam laporan yang dia susun bersama anggota TPF yang lain, menyebut sejumlah nama. Nama-nama itu diduga terlibat dalam permufakatan untuk melenyapkan suami dari Suciwati itu.

Hasil TPF hilang, Hendardi sebut tata administrasi negara buruk. Jika SBY berbesar hati, maka sudah semestinya membantu Jokowi dengan menjelaskan di mana dokumen tersebut berada. Sebaliknya, dengan kewenangannya, Jokowi sebenarnya amat mampu meminta jajarannya untuk menjelaskan keberadaan laporan akhir TPF tersebut.

Komnas HAM dukung hasil penyelidikan TPF kematian Munir diungkap. Pengungkapan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib belum menemukan titik terang. Baru-baru ini KontraS meminta pemerintah untuk mempublikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan TPF kasus kematian Munir.

KontraS duga ada nama selain Polycarpus yang ditutupi di kasus Munir. Haris menilai bila pemerintah tak mau mempublikasikan hasil penyelidikan itu atau menghilangkan dokumen tersebut sama artinya pemerintah tidak memberikan keadilan kepada Munir, keluarga dan masyarakat.

KontraS sindir Jokowi, sibuk urusi pungli daripada bahas Munir. Presiden Jokowi sempat menyatakan akan membuka kembali kasus kematian Munir, namun tanggapan dari Sekretariat Negara justru mengungkapkan dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya dan menyebut menjadi tanggung jawab pemerintah era Presiden SBY.

KontraS sebut pemerintahan Jokowi tak serius ungkap kasus Munir. Koordinator KontraS, Haris Azhar mendesak pemerintah membuka kembali kasus kematian Munir pada 2004. Pasalnya Majelis Komisioner Informasi Pusat telah mengabulkan gugatan sengketa informasi yang diajukan KontraS, agar kasus itu diumumkan ke publik.

Soal Munir, Menko Polhukam tunggu penelusuran Jaksa Agung. Menko Polhukam Wiranto tak mau berpolemik ihwal tarik menarik dalam kasus kematian Munir. Dia mengatakan ada baiknya menunggu Jaksa Agung yang saat ini masih menelusuri hasil investigasi tersebut.

DPR minta pemerintah tak saling lempar soal dokumen TPF kasus Munir. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pemerintah hanya perlu meminta kembali dokumen hasil investigasi itu ke SBY. Dia meminta pemerintah tidak perlu melempar tanggungjawab kepada pemerintahan sebelumnya tentang kasus ini.

Ini klarifikasi kemensesneg soal putusan KIP terkait kasus Munir. Menurut Alex, dalam amar putusan lengkap MK KIP, Kemensesneg hanya diminta mengumumkan informasi bahwa dokumen yang diminta KontraS.

Menanggapi putusan itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya akan mencari data hasil investigasi TPF kematian Munir. Hingga saat ini Prasetyo mengaku belum pernah melihat hasil investigasi tersebut.

Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan bahwa hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir harus dibuka kepada publik.

"Jangan kayak kasus Freddy Budiman. Dia ngomong setelah dieksekusi, sekarang pertanggungjawabkan itu," sindirnya.

Disebutnya, pemerintah sudah memegang hasil penyelidikan TPF. Bahkan pertemuan dilakukan beberapa kali.

Aksi Kamisan ke-411 ini bertajuk September Hitam.

Namanya bersanding dengan tokoh HAM lainnya, seperti Marthin Luther King, Nelson Mandela hingga Bunda Theresa.

"Tentunya Komnas HAM akan lebih bersuara, lebih jelas lagi ke depan," kata Suciwati.

Aksi damai ini dilakukan jelang peringatan hari ulang tahun pejuang HAM Munir yang tewas dibunuh pada 10 tahun lalu.

Masa Pembebasan Bersyarat Polly berlaku hingga Agustus 2018.

Kemenkumham HAM Jabar menyebut bahwa masa bebas bersyaratnya mantan pilot Garuda Indonesia itu sudah sesuai aturan.