Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dengan menanam 1.000 pohon mangrove di pesisir Banda Aceh, berkolaborasi dengan BPMA, Medco E&P Malaka, dan LSM Seulanga Aceh.

Pemerintah Aceh bergerak cepat memacu **Pemulihan Akses Aceh Gayo Lues** yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi, memastikan konektivitas dan ekonomi kembali pulih.

Pemerintah Aceh mengumumkan alokasi Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp1,65 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur dan pertanian.

Pemerintah Aceh menyerukan partisipasi aktif warga dalam Sensus Ekonomi 2026 Aceh, menekankan pentingnya data akurat sebagai fondasi kebijakan yang tepat dan menghindari polemik di masa depan.

Pemerintah Provinsi Aceh membuka pintu lebar bagi PT PLN untuk mengoptimalkan potensi surya di wilayahnya, mendorong Pengembangan PLTS Aceh demi ketahanan energi, investasi, dan lapangan kerja baru.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mematuhi ketetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani, mengingat masih banyak pabrik yang membeli di bawah standar yang ditetapkan, merugikan petani sawit di Aceh

Perum Bulog Cabang Meulaboh telah mendistribusikan lebih dari 1,6 juta kilogram beras SPHP sejak Januari 2026, menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga pangan.

Kabar duka menyelimuti Aceh, Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah berpulang. Simak profil dan kontribusi Abu Doto bagi pembangunan daerah yang akan selalu dikenang.

Pemerintah Provinsi Aceh memastikan seluruh korban insiden ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 akan mendapatkan layanan kesehatan dan penanganan terbaik secara prioritas.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) mendesak pemerintah menyederhanakan sistem perizinan nelayan yang dinilai sulit dan tidak transparan, memicu praktik percaloan serta membebani nelayan kecil.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh telah menyalurkan ribuan potong bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan pasca

Ratusan warga antusias memadati Operasi Pasar Jelang Lebaran Aceh Barat yang menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, sebagai upaya pemerintah menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat.

Lebih dari 2.000 warga terdampak bencana di Aceh antusias mengikuti program Mudik Gratis Aceh yang diselenggarakan Pemerintah Aceh, memastikan perjalanan aman dan terjangkau jelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pemerintah Aceh mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp205,7 miliar bagi 41.410 ASN, termasuk PNS dan PPPK. Pencairan THR ASN Aceh ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah Aceh menggelar program pasar murah di berbagai daerah, termasuk Aceh Barat, sebagai upaya konkret menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Pemerintah Aceh berupaya keras memastikan ribuan pengungsi korban banjir bandang dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima dana tunggu hunian sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 H, mempercepat pemulihan pasca bencana.

Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat Penyelesaian RS Regional Meulaboh dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar tahun ini, demi segera berfungsinya fasilitas kesehatan vital tersebut.