Pemilu

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/4). Hasyim menyebut dalam perwujudannya, KPU bekerja sama dengan sejumlah lembaga.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pemutakhiran data pemilih bakal dibantu PPLN terdekat dari dua negara tersebut. Sebab KPU hanya membentuk PPLN di 128 kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dari total 130 kantor perwakilan sesuai kebijakan luar negeri.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, wacana koalisi besar bakal berujung pada pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia yakin konsolidasi partai-partai itu akan terjadi setelah PDIP mengumumkan calon presiden.

Empat nama calon presiden tertinggi adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan politikus Gerindra Sandiaga Uno. Panel tidak menyebut berapa angka yang dikantongi dan urutannya.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatra Utara menggelar buka puasa bersama di Masjid Al Musanif Medan pada hari Selasa (11/4). Dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah.

Sebelumnya, dalam persidangan di Jakarta, Selasa (11/4), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satunya memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, sosok ketua umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir berpeluang menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika diusung menjadi capres oleh koalisi besar. Pasangan Prabowo-Erick bisa menjadi opsi bagi koalisi besar partai pro pemerintah.

Komposisi duet calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir kembali mencuat.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik wacana koalisi besar poros KIB dan KIR pada Pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora menilai koalisi besar sejalan dengan ide Partai Gelora yang sejak awal menyuarakan perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja mengungkapkan, Bawaslu tidak berhak menghalangi para politisi yang ingin beramal di bulan puasa. Tetapi, Bawaslu juga tidak bisa membiarkan kampanye terselubung terjadi di tempat ibadah.

Awalnya jumlah anggota TNI-Polri yang masuk daftar pemilih pada Pemilu 2024 dalam proses pemutakhiran mencapai lebih dari 1.000 orang. Namun data tersebut masih terus bergerak sehingga jumlahnya berkurang.

Perihal siapa sosok yang akan diusung, Arsul mengatakan akan dimusyawarahkan bersama partai politik yang tergabung dalam koalisi besar.

Perry mengatakan, indikator kesejahteraan masyarakat ini bisa menjadi cerminan proses pemilu yang berjalan lancar. Namun dia memastikan dalam pesta demokrasi, Bank Indonesia tidak akan berpihak karena bersifat independen.

Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) pada Bawaslu Garut, Iim Imron mengatakan bahwa menemukan data terkait dengan tidak memenuhi syarat (TMS).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Francine Widjojo mengatakan, PSI memperjuangkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada Senin (3/4) telah disidangkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

DPR menilai putusan Bawaslu yang dibacakan pada 20 Maret 2033, menyatakan memerintahkan KPU untuk memverifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima, tidak perlu ditindaklanjuti. Sebab, asal muasal gugatan yang dilayangkan Partai Prima tidak beralasan sah secara hukum.

Golkar membantah ada wacana Airlangga dipasangkan dengan Anies sebagai calon wakil presiden. Golkar menegaskan hasil Musyawarah Nasional Golkar menetapkan Airlangga sebagai calon presiden.

Viral video bagi-bagi amplop berwarna merah bergambar PDIP di sebuah masjid. Amplop dibagikan seorang pria ke para jemaah. Terdapat foto Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur Said Abdullah dan Ketua DPC PDIP Sumenep, Ahmad Fauzi dalam amplop tersebut. Isi amplop terdiri dari dua lembar uang Rp100 ribu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia khawatir putusan gugatan Partai Prima dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024. Dia menilai putusan itu menimbulkan ketidakpastian.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tio Aliansyah mengungkapkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.