Pemindahan Ibu Kota

Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap alasan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu direvisi. Pertama, pemerintah mendengar masukan-masukan dari civil society.

Suharso membantah pembuatan UU IKN tergesa-gesa. Dia berkata, lebih baik UU IKN direvisi sejak awal jika perlu ada yang diperbaiki.

Pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah telah mengusulkan hal tersebut ke parlemen.

Menurutnya, kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan mobil terbang. Pengembangan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, sementara di dunia konsep mobil terbang juga masih dalam pengembangan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meyakini jabatan wali kota dan bupati akan tetap ada pada sistem pemerintahan di Jakarta meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Jokowi mengatakan, dukungan suku Dayak terhadap pembangunan IKN sangat dibutuhkan. Jokowi mengapresiasi atas dukungan suku Dayak kepada pemerintah.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengungkapkan,, pihaknya menjadi tim pendukung yang menyiapkan data tata ruang sebelum dan setelah perpindahan IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satunya kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Suharso juga memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan di Jakarta.

Suharso juga mengatakan, pihaknya perlu memikirkan struktur organisasi yang lebih lincah agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Ibu Kota Negara oleh DPR RI. Di mana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menentukan proses perencanaan pembangunan Jakarta ke depan.

Penyewaan ini dilakukan karena banyaknya kantor milik K/L yang menganggur setelah kantor pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara untuk skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara yang baru, Azwar menyebut sudah ada empat skenario yang disiapkan. Pertama, pemindahan ASN sebanyak 1.800 orang, skenario kedua 2.000 orang, skenario ketiga 60.000 orang, dan skenario 100.000 orang.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Jokowi menuturkan, pemindahan ibu kota ke IKN telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, Presiden meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di IKN.

Jokowi ingin menjalankan pembangunan berbasis pada Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Terlebih, perputaran ekonomi saat ini lebih banyak di Pulau Jawa.

Jokowi tampak kecewa karena luas wilayah yang bakal digarap kurang maksimal untuk sekelas Ciputra Grup. Dia pun berharap 300 hektare yang dimaksud baru tahap awal saja.

Jokowi mengatakan, 70 persen lahan di IKN adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alam.

Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP, Anton Satyo Hendriatmo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara masih terus dilakukan hingga saat ini, di mana terdapat salah satu hal menarik dari pengembangan IKN tersebut yang mengusung konsep smart city modern.