Pemprov Kaltara

Gubernur Kaltara Minta Bapenda Optimalisasi PAD dari Sumber Belum Optimal

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Kaltara Raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI, Gubernur Zainal A. Paliwang Segera Tindaklanjuti Catatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

Keringanan PKB Disabilitas Kaltara: Pemprov Beri Diskon Hingga 75 Persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 75 persen bagi penyandang disabilitas, sebuah langkah nyata Keringanan PKB Disabilitas Kaltara untuk kelompok rentan.

Pansus LKPj Gubernur Kaltara Siap Turun ke Lapangan, Pastikan Akuntabilitas Anggaran 2025

DPRD Kaltara membentuk Pansus LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 untuk verifikasi langsung kinerja Pemprov di lapangan, jamin transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur Kaltara Tegaskan Larangan Gratifikasi Jelang Hari Raya, Jaga Integritas ASN

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.

Pemprov Kaltara Komitmen Kuat Dukung Prognas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Pemprov Kaltara Ajukan Pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor kepada DPR RI untuk mengatasi kepadatan layanan kesehatan yang kini hanya bertumpu pada satu rumah sakit rujukan.

Bantahan Dana Mengendap Kaltara: Pemprov Tegaskan Tak Miliki Rp4,7 Triliun, Sebut Data Keliru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membantah keras kepemilikan dana mengendap Rp4,7 triliun di bank, menegaskan adanya kekeliruan data yang disampaikan Menteri Keuangan.