pencegahan kekerasan

Menko PMK Pratikno mengampanyekan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) dengan tujuh langkah konkret guna mewujudkan Ruang Aman Pesantren dari kekerasan, serta adaptasi teknologi.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan perlindungan anak guna mencegah tindak kekerasan dan pelecehan yang masih marak terjadi.

Yayasan Rumah Mama Sulsel memimpin kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kekerasan anak di Makassar yang mencapai 516 kasus pada tahun 2025, menjadi alarm serius yang membutuhkan penanganan bersama.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa penguatan delapan fungsi keluarga merupakan benteng utama untuk mencegah kekerasan seksual dan membangun ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau kasus bentrok pelajar yang berujung tewas di Bandung, menekankan pembinaan sekolah dan proses hukum untuk pencegahan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendesak warga berani melaporkan setiap kasus kekerasan anak dan perempuan, mengingat banyaknya kasus kekerasan anak yang belum terungkap demi perlindungan anak yang optimal.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Kemdiktisaintek bersama Komnas Perempuan bersinergi memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan responsif terhadap korban.

Pemerintah Provinsi Papua dan Kedutaan Besar Kanada memperkuat Kolaborasi Perlindungan Anak Papua serta perempuan, dan pencegahan kekerasan seksual di Bumi Cenderawasih. Simak detail kerja sama strategis ini yang bertujuan membangun sistem perlindungan so

Kasus kekerasan seksual anak di NTT pada tahun 2025 menunjukkan dominasi signifikan, dengan ratusan anak menjadi korban. Dinas P3AP2KB NTT mencatat peningkatan jumlah kasus dan mendorong pelaporan demi perlindungan korban, serta mengimbau masyarakat untuk

Pemerintah Kabupaten Sigi serius memperkuat Perlindungan Guru Sigi dari tindakan kekerasan dan intimidasi. Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 diharapkan jadi solusi konkret.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengecam keras dugaan kekerasan seksual santriwati di Lombok Timur, menegaskan komitmen Pemprov untuk mengusut tuntas dan melindungi korban.

Analis Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Polri membentuk Direktorat PPA-PPO yang fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai komitmen baru Polri.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar membentuk 100 shelter warga di kelurahan rawan. Inisiatif Shelter Warga Makassar ini bertujuan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperkuat penanganan kasus.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan negara wajib hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus menjadi ruang aman dari kekerasan seksual kampus, menyusul kasus di Unima.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyerukan tindakan serius terhadap kasus kekerasan seksual di kampus, menegaskan negara harus hadir melindungi mahasiswa dan menjadikan kampus ruang aman.