penerimaan negara

Perkuat kedaulatan ekonomi, kepastian operasional tambang dan investasi jadi faktor vital penopang dividen triliunan rupiah ke APBN.

Realisasi penerimaan yang kuat tersebut akan terus mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada sisa semester II 2026.

DJP Kementerian Keuangan mengubah pola pengawasan pajak berbasis teknologi dan data, memperluas cakupan hingga desa untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meminta seluruh asrama haji di Indonesia bertransformasi menjadi aset produktif dan pusat layanan umrah, meningkatkan manfaat bagi negara dan jamaah.

Satpol PP Gunungkidul berhasil menyita 159.060 batang rokok ilegal dalam operasi Januari-Juni 2026, menyoroti modus peredaran yang merugikan negara dan persaingan usaha.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam pengawasan ekspor sawit untuk mengatasi praktik *under invoicing* yang merugikan penerimaan negara.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Bea Cukai Maluku tingkatkan kewaspadaan terhadap peredaran rokok ilegal melalui paket kiriman domestik di tengah lonjakan perdagangan digital, menuntut sinergi dengan PJT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel 29 unit yacht mewah yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan pajak, menegaskan komitmen penegakan keadilan fiskal.

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.