Penundaan UU HKPD

DPRD Babel dan Pemprov Sepakat Usulkan Penundaan UU HKPD, Khawatir Dampak PPPK

DPRD dan Pemprov Bangka Belitung bersepakat mengusulkan penundaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) karena kekhawatiran dampak pada pengurangan PPPK dan kondisi APB