Penurunan Muka Tanah

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, terus mematangkan rencana Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman lingkungan, melibat

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah Jakarta guna mencegah penurunan muka tanah yang terus terjadi, serta mendorong pemanfaatan air perpipaan sebagai solusi berkelanjutan.

PAM Jaya bersama komunitas warga gencar sosialisasi bahaya penggunaan air tanah Jakarta yang picu penurunan muka tanah, sekaligus permudah akses air pipa demi keberlanjutan ibu kota.

Aktivis mendesak penghentian Penggunaan Air Tanah Jakarta secara masif, terutama oleh gedung bertingkat, sebagai upaya krusial mencegah penurunan muka tanah dan potensi tenggelamnya ibu kota.

PAM Jaya berkomitmen penuh merealisasikan 100% akses air bersih Jakarta 2029, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menjaga keberlanjutan lingkungan ibu kota.

PAM Jaya memperlihatkan Komitmen Lingkungan nyata dengan mengandalkan Waduk Jatiluhur dan sungai sebagai sumber air baku utama, menghindari eksploitasi air tanah demi keberlanjutan Jakarta.

Presiden Prabowo membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk mengatasi ancaman pesisir Jawa. Namun, solusi tidak hanya tanggul laut raksasa; diperlukan Perlindungan Pesisir Terpadu yang adaptif dan komprehensif.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menegaskan transformasi tata kelola air Jakarta mendesak, mengungkap ironi sungai tercemar dan ketergantungan pasokan luar yang mengancam Ibu Kota.

Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Daerah di bawah AHY mengambil alih kemudi pengawasan Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura. Cari tahu mengapa proyek vital ini baru digarap serius sekarang!

Jasa laundry kiloan menjadi bisnis cukup menjanjikan di kota urban seperti Jakarta. Pekerja yang menghabiskan hampir sebagian waktu di kantor, lebih memilih memakai jasa laundry kiloan untuk mencuci baju.

Bayang-bayang Jakarta akan tenggelam menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan meminta agar Jakarta tidak lagi memakai air tanah pada tahun 2030.

Pemerintah akan melarang masyarakat DKI Jakarta untuk mengambil air tanah pada tahun 2030 mendatang. Hal ini bertujuan mencegah penurunan permukaan tanah agar ibu kota Jakarta tidak tenggelam.

Dosen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Sutanta menjelaskan bahwa penurunan muka tanah yang terus terjadi di Semarang, Jawa Tengah, dan Jakarta disebabkan penggunaan air tanah yang melebihi kapasitas.

Penurunan permukaan tanah itu berdampak akan potensinya Kota Batik tersebut terendam akibat efek banjir rob.

Faktor pembentuk tanah perlu diketahui sebagai bahan pembelajaran. Setidaknya ada 5 faktor pembentuk tanah.

Ediar menjelaskan penyebab kondisi tanah mengalami penurunan. Selain karena faktor alamiah material mengalami pemadatan, terdapat beban besar di atas tanah.

Sejauh ini, 182 jiwa dari 49 Kepala Keluarga (KK) harus diungsikan sementara. Di mana 163 jiwa diungsikan di SDN Gunung Batu dan 19 jiwa mengungsi ke rumah saudara yang lebih aman.

Tim pengawasan ini terdiri dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Suku Dinas Sumber Daya Air, Satpol PP dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat.

Edvin mengatakan hasil pengukuran di daerah utara Jawa, ternyata hanya terjadi kenaikan muka air laut sebesar 3,6 mm per tahun.

Laju penurunan muka tanah di Pekalongan mencapai 11 sentimeter per tahun, sedangkan di Jakarta hanya berkisar 0-8 sentimeter