Penyakit Mulut dan Kuku

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak tak jauh berbeda saat mengendalikan Covid-19. Salah satu kesamaannya yakni jatah vaksin yang diberikan di tahap awal juga jauh dari ideal.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) semakin mengganas di Kota Tangerang. Tercatat 743 hewan ternak suspek PMK, tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan seperti Cipondoh, Pinang, Periuk, Karang Tengah, Neglasari, Ciledug, Benda dan Kecamatan Karawaci.

Kiprah Mahasiswa IPB Merawat Sapi Perah yang Terinfeksi PMK. Sudah lebih dari dua minggu mereka melakukan pendampingan peternak sapi perah merawat ratusan sapi perah yang sakit. Tercatat di wilayah di Pamijahan, Bogor puluhan sapi perah mati dan ratusan sapi perah terinfeksi PMK.

Vaksinasi PMK di Pusat Sapi Perah Terbesar di Bogor. Sebanyak seratus ekor sapi perah disuntik vaksin PMK. Tercatat di pusat sapi perah terbesar di Bogor ini puluhan sapi perah mati dan ratusan sapi perah terjangkit penyakit PMK.

Pemerintah pusat bertahap menyalurkan bantuan obat kepada peternak sapi yang mengidap penyakit mulut dan kuku (PMK) di Sumatera Selatan. Namun, peternak memilih obat tradisional karena dinilai lebih cepat menyembuhkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan dua ribu sapi menerima suntik vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada pekan ini. Penyuntikan dilakukan di lima daerah sentra peternakan sapi.

Eks Wali Kota Solo itu berujar, sudah ada contoh penanganan kasus penyakit yang bisa ditiru seperti Covid-19. Maka, dia meminta hal itu dilakukan dengan baik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih bebas virus Penyakit Mulut dan Kulit (PMK). Untuk itu, ratusan ekor sapi dari wilayah ini disebar guna memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha nanti.

Menko Airlangga meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit PMK serta untuk tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memulai program vaksinasi penyakit mulut dan kaki (PMK) perdana untuk sapi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dikatakan SYL, vaksinasi tersebut dalam rangka pencegahan PMK.

Padahal, Kementerian Pertanian bersama stakeholder terkait telah melakukan upaya untuk pencegahan penularan PMK.

Menurut dia, wabah PMK sudah bergerak cepat dan telah masuk di 18 provinsi serta 190 kabupaten/kota di Indonesia. Kendati begitu, Jokowi menyampaikan pemerintah sudah mendatangkan 800.000 vaksin pada Kamis, 16 Juni 2022 malam.

Sapi dari Provinsi Bali yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) diminati jelang Hari Raya Iduladha. Total sudah 25 ribu ekor yang dikirim ke berbagai daerah sejak bulan lalu.

Berdasarkan simulasi data Kementerian Pertanian (Kementan) yang diolah Ombudsman, sapi sakit yang mencapai 113.584 ekor dengan taksiran kerugiannya rata-rata mencapai Rp500.000 untuk biaya pengobatan, sehingga kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp59,79 miliar.

Walau PMK merebak, namun Bupati Bantul meminta para jagal tetap melaksanakan aktivitas pemotongan sapi. Apa alasannya?

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan jika wabah penyakit mulut dan kuku di wilayahnya mulai teratasi. Informasi tersebut ia sampaikan saat mengunjungi salah satu peternakan, di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Senin (13/6).

Hewan yang sudah sembuh dari PMK sudah memiliki kekebalan secara alami terhadap virus, sehingga tidak diberikan vaksin.

Kementerian Pertanian akan melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak mulai besok, Selasa (14/6) untuk mencegah penyebaran wabah PMK semakin meluas. Nantinya, vaksinasi akan dilakukan sesuai dengan peta sebaran penyakit tersebut.

"Pasokan obat untuk sapi yang idap PMK sudah banyak, tapi hanya diperuntukkan di Jawa. Kami sudah berkali-kali minta bantuan, belum ada juga," ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palembang Sayuti.

Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) pada ternak semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Ini alasan Kadin Jatim mendesak pemerintah tetapkan status KLB.