Penyelenggara Negara

KPK Soroti Dugaan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni dalam Kasus Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi, menyoroti pentingnya kepatuhan penyelenggara negara.

KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Pernyataan Lengkap KPK Heboh Direksi BUMN Tak Bisa Dipidana Karena Bukan Penyelenggara Negara

Menurut Setyo KPK masih bisa berpedoman dengan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.