Peradilan Indonesia

KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

DYK Jatim Perkuat Peran Perempuan di Peradilan, Dorong Integritas dan Profesionalisme

Dharmayukti Karini (DYK) Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan di lingkungan peradilan, mendorong peningkatan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum yang lebih baik.

KY Perjuangkan Kesejahteraan Hakim Ad Hoc, Respons Stagnansi Tunjangan Selama 13 Tahun

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.

MA Tanggapi Protes Kenaikan Tunjangan Hakim Ad Hoc: Proses Penyesuaian Sedang Berjalan

Mahkamah Agung (MA) merespons protes hakim ad hoc mengenai tunjangan yang belum naik sejak 2013. MA menyatakan proses penyesuaian tunjangan hakim ad hoc sedang berjalan dan diharapkan segera terealisasi.

MA Jelaskan Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

KY Rekomendasi Sanksi Nonpalu untuk Majelis Hakim Perkara Tom Lembong

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial Tindak Lanjuti Hampir Semua Laporan Masyarakat, Dorong Integritas Hakim

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyatakan hampir semua laporan masyarakat telah ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga integritas hakim. Apa saja kendalanya?