Perangkat Desa

KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati, Libatkan Bupati Nonaktif Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

3.148 Desa di Jateng Alami Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Dia menyebut, ada tiga daerah yang mengalami kekosongan jabatan perangkat desa terbanyak. Antara lain Kabupaten Pati ada 634 orang.

KPK Usut Aliran Uang Calon Perangkat Desa dalam Kasus Pemerasan Bupati Pati Sudewo

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

KPK Tetapkan Bupati Sudewo Tersangka dalam Dugaan Korupsi Pengisian Perangkat Desa Pati

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengisian 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang merugikan banyak pihak.

Sembilan Desa di Mukomuko Daftarkan Perangkatnya ke BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko

Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Mukomuko telah mendaftarkan 97 perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menandai upaya awal perlindungan sosial bagi aparat desa.

Pemkab Bantul Serahkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pamong ke Kejaksaan

Pemerintah Kabupaten Bantul menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang pamong Bantul di Kelurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan negara, kini kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Bantul.

Syarat Terbaru Menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Terima Gaji Lebih Besar dari PNS

Adapun besaran penghasilan tetap yang diatur dalam beleid ini yaitu, kepala desa paling sedikit menerima Rp2,426 juta per bulan.

Segini Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya, Ternyata Lebih Besar dari PNS Golongan II/a

Kepala desa paling sedikit menerima Rp2,426 juta per bulan. Jumlah ini setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

Kontroversi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, NasDem: Netralitas Harus Dijaga Kalau Waras!

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai netralitas mesti dijaga sesuai kewarasan akal sehat terkait perangkat desa dukung Prabowo-Gibran