Peraturan Gubernur

Gubernur NTB Dorong Penerapan Manajemen Risiko di Seluruh OPD

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh OPD menerapkan manajemen risiko dalam setiap kebijakan, menekankan pentingnya keberanian terukur dan mitigasi untuk keberhasilan program.

Kemendagri Dorong Percepatan UPTD Konservasi Laut Maluku, Perkuat Pengelolaan Perairan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh percepatan UPTD Konservasi Laut Maluku, langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan pendapatan daerah. Simak detailnya!

Wali Kota Jakbar Tegaskan Larangan ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran 2026

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.

Bappenas Dorong Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon NTB Menuju Indonesia Emas 2045

Bappenas mendesak Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon demi mencapai target Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emissions 2060, dengan kolaborasi multipihak.

Satpol PP Jakarta Barat Bentuk Tim Khusus, Perketat Pengawasan Hiburan Malam Ramadhan

Satpol PP Jakarta Barat membentuk tim khusus beranggotakan 35 orang untuk memperketat Pengawasan Hiburan Malam Ramadhan, memastikan kepatuhan jam operasional sesuai aturan Pemprov DKI Jakarta.

Masyarakat Sipil Desak Gubernur DKI Perkuat Strategi Atasi Polusi Udara Jakarta

Masyarakat sipil mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkuat strategi pengendalian Polusi Udara Jakarta melalui peraturan gubernur dan revisi perda, demi kepastian hukum serta keberlanjutan program.

Pemerintah Papua Selatan Genjot Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Informal

Pemerintah Provinsi Papua Selatan serius memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal, dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar meskipun partisipasi masih rendah.

Mengapa Harmonisasi Ranpergub Kemitraan UMKM Malut Gagal Lanjut? Kemenkum Malut Ungkap Alasannya

Kemenkum Malut menggelar harmonisasi Ranpergub Kemitraan UMKM antara usaha besar dan lokal. Namun, draf tersebut tak bisa dilanjutkan. Apa penyebabnya?

Kenali Regulasi Terbaru Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Panduan lengkap aturan baru PKB dan BBNKB di DKI Jakarta berdasarkan Pergub No. 38 Tahun 2023.