perizinan tambang

Satpol PP Karawang Segel Galian Tanah Merah Tak Berizin, Aktivitas Dihentikan Sementara

Satpol PP Karawang menyegel lokasi galian tanah merah di Desa Citarik karena tak berizin. Aktivitas Galian Tanah Merah Karawang dihentikan hingga perizinan terpenuhi.

Tata Kelola Pertambangan Sumedang Diperkuat, Pemkab Perketat Perizinan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat tata kelola pertambangan melalui pengetatan perizinan dan pengawasan ketat, memastikan operasi usaha sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Satpol PP Sumedang Setop Lima Perusahaan Tambang Ilegal, Tegaskan Kepatuhan Izin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Pemprov Riau Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Ilegal Kampar di Tapung

Pemerintah Provinsi Riau mengambil tindakan tegas menghentikan sementara operasional tambang ilegal Kampar di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, demi menegakkan regulasi pertambangan.

Pemenuhan Administrasi Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo Terus Dipacu, Target April 2026

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Kejati Kalbar Periksa Lima Saksi Kementerian ESDM dalam Kasus Korupsi Tambang Bauksit

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang bauksit dengan memeriksa lima saksi dari Kementerian ESDM di Jakarta, guna memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Pemprov Kalteng Evaluasi RKAB Tambang Zirkon, Tata Ulang Perizinan Demi Kepastian Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Tahukah Anda? Anggota DPR RI M Nasir Djamil Desak Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perizinan Tambang di Aceh untuk Keadilan Lingkungan

Anggota DPR RI M Nasir Djamil menyerukan pentingnya Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perizinan Tambang di Aceh. Ini demi memastikan keadilan lingkungan dan kemakmuran bersama.

Fakta Menarik: Luas Hutan Berkurang 3 Juta Hektare, Papua Barat Perbarui Peta Kawasan Hutan dan Perairan

Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbarui Peta Kawasan Hutan dan Perairan untuk akurasi tata ruang, menyusul penyusutan luas hutan 3 juta hektare. Langkah ini jadi dasar kebijakan berkelanjutan.