Pernikahan Dini

Program Inklusi di Lombok Timur mendorong warga aktif mencegah perkawinan anak. Salah satu korban kini berhasil melanjutkan pendidikan.

Perwakilan BKKBN Aceh gencar lakukan edukasi kesehatan reproduksi remaja di tengah arus informasi yang cepat, membekali generasi muda pemahaman penting agar mampu mengambil keputusan sehat dan bertanggung jawab.

Tim Penggerak PKK Mimika secara serius menanggulangi masalah kekerasan perempuan dan anak, pernikahan dini, dan putus sekolah yang masih marak di Papua Tengah, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan se

Pemerintah Kota Pekalongan memperkuat edukasi pranikah bagi calon pengantin untuk menekan angka perceraian. Langkah ini diharapkan menciptakan keluarga yang lebih siap dan harmonis di tengah dinamika sosial.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengimplementasikan Perda Kesehatan Reproduksi demi mencegah pernikahan dini dan menekan angka stunting di daerah, memastikan kualitas tumbuh kembang anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius mendalami dugaan perkawinan anak yang viral di Luwu, melibatkan siswi SMA dan pria 71 tahun. Kasus dugaan perkawinan anak ini menjadi perhatian publik. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov Sulsel?

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan akses pendidikan layak menjadi kunci utama mencegah pernikahan dini, yang berisiko tinggi menyebabkan stunting dan perceraian, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan peran aktif Muslimat NU di NTB untuk mencegah pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga demi masa depan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menginisiasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Perkawinan Anak, sebuah langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Pemerintah Kabupaten Kuningan bertekad mempercepat Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga ke pelosok desa, melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan pendidikan dan kualitas SDM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigi mengintensifkan kolaborasi lintas OPD untuk menekan angka Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang masih menjadi prioritas di Sulawesi Tengah.

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

Pemerintah Kabupaten Maros terus menggenjot percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kelompok sasaran, berhasil menekan angka prevalensi secara signifikan dan kini berfokus mencapai target nasional 19,8 persen.

Pemerintah Kota Bogor mengapresiasi kinerja penanganan stunting yang menunjukkan tren penurunan. Berbagai strategi diterapkan, termasuk komitmen ASN dan inovasi digital, demi mencapai target nol kasus baru di 2025.

Pemerintah Kabupaten Buol gencar melakukan penguatan fungsi Posyandu, menjadikannya pusat layanan kesehatan dan sosial masyarakat yang terintegrasi untuk atasi masalah krusial.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius tangani masalah legalitas anak pernikahan dini dan siri yang hadapi kesulitan administrasi, demi pastikan hak dasar setiap anak terpenuhi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah berkolaborasi dengan TP PKK untuk menekan angka Stunting Jawa Tengah, fokus pada edukasi Keluarga Berencana.

Kemendikdasmen menargetkan 12.500 guru raih gelar S1 pada 2025 untuk peningkatan mutu pendidikan. Simak target ambisius ini dan rangkuman berita humaniora populer lainnya sepekan terakhir!

Pemkot Madiun gencar **tekan kehamilan remaja Madiun** demi masa depan generasi muda. Apa saja langkah yang diambil untuk mencegah stunting dan persoalan sosial?

TP PKK Makassar intensifkan edukasi risiko pernikahan dini untuk cegah stunting di Kepulauan Sangkarrang, menyoroti dampak serius pada kesehatan ibu dan anak serta pentingnya gizi.