perusakan hutan
-
News •Tebang Pohon Sengon di Hutan Konservasi di Kukar, 3 Pembalak Liar DipenjaraMereka tepergok menebang pohon Sengon (Albizia Chinensis), di hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Satu unit chainsaw dan 40 batang kayu sengon, jadi barang bukti.
-
News •Wapres JK Minta Menteri KLHK Libatkan Masyarakat Perbaiki Kerusakan Hutan dan LahanWapres meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk kembali melibatkan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan hutan dan lahan.
-
News •Rusak dan Serobot Hutan Latihan Gajah, 10 Warga Ditangkap PolisiKapolres Lahat, AKBP Ferry Harahap, mengungkapkan mereka ditangkap dalam beberapa kasus. Yakni, dua orang yang menjadi otak diamankan sesuai laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lahat karena melakukan penebangan secara liar pertama pada Agustus 2018.
-
News •TNI di Perbatasan Malaysia Sita 7 Kubik Kayu Bengkirai Hasil Pembalakan LiarSatgas TNI Pamtas RI-Malaysia bersama Polhut Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, menyita 7 kubik kayu bengkirai hasil pembalakan liar hutan lindung Desa Binusan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pelakunya berhasil kabur.
-
6Dunia •Kelestarian Hutan Malaysia Terancam Tingginya Permintaan DurianKelestarian Hutan Malaysia Terancam Tingginya Permintaan Durian. Tak hanya diminati orang-orang Asia Tenggara, popularitas durian kini mulai merambah ke China. Meningkatnya popularitas buah beraroma tajam itu memicu adanya gelombang deforestasi, atau penebangan hutan, baru di Malaysia.
-
News •Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Alih Fungsi Hutan, Wagub Sumut Masih SaksiWakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah, telah dimintai keterangan selama sekitar 11 jam terkait dugaan alih fungsi hutan menjadi perkebunan yang dilakukan PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Polisi menyatakan orang nomor dua di Pemprov Sumut ini masih berstatus saksi dalam kasus itu.
-
News •Luas Tutupan Hutan di Aceh Kian MenyusutSepanjang tahun 2018 luas tutupan hutan di Aceh hilang mencapai 15.071 hektar, sedangkan tahun 2017 luas tutupan yang menyusut seluas 17.820 hektar.
-
News •Polisi Periksa Wagub Sumut 11 Jam Terkait Alih Fungsi HutanDitanya soal pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, Ijeck meminta wartawan bertanya langsung kepada pihak Polda Sumut. Namun, dia mengakui pemanggilannya terkait jabatan yang pernah diembannya di jajaran direksi PT ALAM.
-
News •Polisi Periksa Wagub Sumut Terkait Kasus Alih Fungsi HutanMusa Rajekshah tiba di Polda Sumut sekitar pukul 10.07 WIB. Dia didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Halen Purba dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumut, Sulaiman Hasibuan.
-
News •Akan Dipanggil Polisi Terkait Alih Fungsi Hutan, Wagub Sumut Siap Ikuti Aturan HukumWagub Sumut Musa Rajekshah buka suara soal kasus alih fungsi lahan hutan di Langkat yang melibatkan perusahaan keluarganya, PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Orang nomor dua di Pemprov Sumut ini menyatakan kasus itu adalah masalah perusahaan, namun dia tetap siap mengikuti aturan hukum.
-
News •Kasus Alih Fungsi Hutan, Polisi Segera Panggil Wagub SumutKasus Alih Fungsi Hutan, Polisi Segera Panggil Wagub Sumut. Dalam kasus pelanggaran alih fungsi lahan hutan ini, penyidik telah menetapkan Musa Idishah alias Dodi, yang merupakan adik dari Musa Rajekshah, sebagai tersangka
-
News •Jadi Tersangka Alih Fungsi Hutan Lindung, Adik Wagub Sumut Tak DitahanPenyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut menetapkan pengusaha Musa Idi Shah alias Dodi sebagai tersangka dalam kasus dugaan alih fungsi hutan lindung menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Namun, adik Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, ini tidak ditahan, melainkan dikenai wajib lapor.
-
News •Polisi Geledah Kantor Perusahaan Keluarga Wagub SumutPolda Sumatera Utara menggeledah kantor PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Jalan Sei Deli, Medan, dan rumah sang direktur, Musa Idi Shah, di Kompleks Cemara Asri, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Rabu (30/1). Penggeledahan itu terkait penyelidikan kasus alih fungsi hutan lindung di Langkat menjadi kebun sawit.
-
News •Jadi Tersangka Perambahan Hutan Lindung, Penahanan Pecatan TNI DiperpanjangMasa penahanan pecatan TNI Sudigdo alias Digdo (50), tersangka perambah ribuan hektare kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu (CG-GSKBB) Kabupaten Bengkalis, Riau diperpanjang. Hal itu dilakukan tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
-
News •Giliran Kita Menjaga Kawasan Leuser dari KerusakanLaju kerusakan hutan di dalam kawasan Leuser untuk periode Januari sampai Juni 2018 sebesar 3.290 hektar. Angka ini relatif menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 3.780 ha. Namun meningkat sedikit dibandingkan periode Juli - Desember 2017 hanya 3.095 hektar.
-
News •Kementerian LHK Panggil Bos PT MAL Terkait Kerusakan Hutan Lindung di InhuKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku telah melakukan gelar kasus terkait dugaan perambahan hutan di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Namun, mereka belum berencana mendatangi lokasi untuk melakukan operasi penangkapan.
-
News •KLHK Tangkap Dua Orang dan Sita Alat Berat Diduga Hendak Rambah Hutan RiauSaat ini dua orang pekerja itu masih diamankan dan berstatus saksi. Sedangkan dua alat berat disita penyidik KLHK sebagai barang bukti. Polisi sudah mengantongi identitas pengusaha yang menyuruh melakukan perambahan di kawasan hutan penyanggah Cagar Biosfer.
-
News •Kementerian LHK bongkar praktik ilegal logging di Pati, 5 pelaku diamankanDia menyebut lima pelaku tersebut yang tertangkap ilegal logging sudah menjadi target operasi petugas.
-
News •Hendak sita ekskavator di Rokan Hulu, tim KLHK diadang massa bersenjata"Kita belum tahu ini ekskavator milik siapa, dugaannya punya perorangan. Sementara para pekerjanya kita amankan dari lokasi hutan," katanya.
-
News •Walhi dan perwakilan warga Babel desak Menteri LHK cabut izin HTI PT BRSPerwakilan 11 Kepala Desa di Bangka Barat, Bangka Belitung menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Mereka menuntut pencabutan izin hutan tanaman industri milik PT BRS dengan luas konsesi mencapai 65.460 hektare dengan nomor SK 336/Menhut-II/2013, yang berada di 39 Desa di Bangka Barat
