pesawat kepresidenan

Fadli Zon mengingatkan Presiden Jokowi yang pernah menyatakan tidak mempersoalkan bila menggunakan transportasi kelas ekonomi.

Meski saat kampanye, presiden tetap harus melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Karena itu membutuhkan fasilitas negara. Itu dilakukan agar tidak merugikan rakyat.

TNI AU pun terpaksa menghentikan rencana pembelian itu. Bagaimana perjalanannya?

Ryamizard sepakat dengan pembatalan pembelian helikopter AW-101 yang dilakukan Jokowi.

Presiden beranggapan heli yang ada saat ini masih bisa digunakan dengan maksimal.

Ryamizard tidak ingin isu pembelian helikopter buat presiden makin panas di tengah masyarakat.

Soekarno barter tawanan agen CIA dengan beberapa pesawat dan kendaraan VVIP.

TNI AU sendiri menyayangkan adanya kritikan rencana pembelian helikopter asing itu.

Menurut JK, Indonesia harus mulai menggunakan produksi dalam negeri ketimbang asing.

Apabila ditemukan kekurangan dalam produksi dalam negeri haruslah dijadikan sebuah tantangan untuk melakukan perbaiki.

"Keputusan akhir ada Komite Pengadaan. Itu akan dirapatkan setelah presiden kembali. Kami akan lihat," ujar Luhut.

Komisi I mendorong penglibatan industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista termasuk heli angkut berat.

Menurut Marsekal Agus, PT DI cuma merakit saja dan selalu kerja sama dengan pihak asing.

Alasannya tidak lain salah satunya kualitas helikopter buat PTDI tidak jauh berbeda dengan buatan asing.

TNI AU mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli sejumlah helikopter baru guna menunjang kegiatan kepresidenan.

Hal ini karena anggaran TNI AU belum dibahas secara detail besarannya di Komisi I DPR.

Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri, kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya.

Faktor keamanan dan kenyamanan bagi presiden diprioritaskan.

"Ini lah saatnya menunjukkan keberpihakan jangan hanya retorika," kata Tantowi.

"Kalau Presiden saja tidak mau pakai produk dalam negeri, lantas siapa lagi?" sesal Sukamta.