Petani Tembakau

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau 2026 untuk melindungi petani, memastikan harga jual di atas biaya produksi, dan memperkuat ekosistem industri tembakau lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus memperkuat sinergi dengan industri untuk optimalkan Penyerapan Tembakau Temanggung, demi menjamin kepastian harga dan pasar petani.

Komisi IV DPR mendorong pemerintah mencari solusi agar kebijakan yang diterapkan.

Skema yang dipakai terbilang unik, yaitu menggunakan pola ganda melalui rotasi komoditas. PTPN I menyewa lahan sawah warga dengan harga yang sangat bersaing.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak tegas pengaturan penyeragaman kemasan rokok dalam rancangan Permenkes. Kebijakan ini dikhawatirkan mengganggu industri dan ekosistem tembakau nasional.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kontribusi tembakau dalam menyumbang devisa negara dan menggerakkan ekonomi pedesaan, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

DPRD Kabupaten Cirebon menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Raperda KTR, berupaya menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi sektor tembakau. Akankah ribuan pekerja terdampak oleh Raperda KTR ini?

Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan BLT DBHCHT kepada ribuan buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Dana Rp1,75 juta per orang ini diharapkan tingkatkan kesejahteraan. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi Jabar berencana membangun Sentra Industri Hasil Tembakau Garut dengan anggaran DBHCHT untuk tingkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Apa dampaknya bagi petani?

Disperindag Pamekasan intensifkan pemantauan pembelian tembakau guna melindungi petani dan menjaga kualitas Tembakau Pamekasan dari praktik ilegal. Simak selengkapnya!

Tembakau Komoditas Strategis kini menjadi sorotan dalam RUU DPR.

Tembakau, komoditas strategis dengan sejarah panjang, kini menjadi fokus pembahasan RUU Komoditas Strategis DPR. Mengapa nasib petani dan industri tembakau terancam?

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengungkapkan kekhawatiran terkait penerapan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan.

Agus menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan tarif CHT tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Delima menyebut bahwa langkah deregulasi yang digencarkan pemerintah dapat membawa angin segar bagi sektor pertanian, termasuk petani tembakau.

Pengaturan-pengaturan eksesif ini dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).