Pilkada Banten

Bawaslu Banten berdalih orang yang membagikan uang di acara kampanye Andika Hazrumy tidak diketahui keberadaannya. Bawaslu kesulitan melakukan pencarian alat bukti.

ICW sebut sampai H-3 pencoblosan Pilkada Banten rawan politik uang. Minggu terakhir sebelum hari pencoblosan dinilai sebagai masa rawan. Jual beli suara rawan terjadi.

KPU mengklaim sudah berupaya maksimal meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Namun KPU mengakui cukup sulit untuk mengejar target pemilih sampai 70 persen. KPU juga mengaku sudah berupaya sekuat tenaga menekan angka golput.

Dugaan bagi-bagi amplop dan kampanye hitam warnai Pilkada Banten. Panwaslu mengaku mendapat laporan dugaan kampanye hitam dari pasangan nomor urut 1. Sementara itu pasangan nomor urut 2 melaporkan dugaan pelanggaran bagi-bagi amplop oleh kubu lawan.

Megawati turun gunung kampanye menangkan Rano Karno di Banten. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun gunung berkampanye untuk kemenangan Rano Karno dan Embay Mulya Syarif di Pilgub Banten, Sabtu (4/2). Banten dianggap memiliki peran yang penting dan memiliki historis bagi PDIP.

"Kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Polres Metro Tangerang dan Polres Tangsel. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan," kata komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Ali Zaenal Abidin, Kamis (2/2).

Sanwani dijerat pasal 352 KUHAP tentang tindak pidana penganiayaan ringan, dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan penjara. Karena pelaku diancam hukuman di bawah satu tahun. maka dia tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.

Ratusan warga bantu pelipatan surat suara Pilkada Banten. Sebanyak 206 warga berpartisipasi melakukan proses pelipatan ratusan ribu kertas suara dengan upah Rp 100 per kertas suara.

KPUD Tangsel tambah ribuan kotak suara untuk Pilkada serentak 2017. Lebih dari 1.100 kotak suara tersebut kini berada di gudang logistik KPUD Tangsel dan sedang dirakit.

Dari 113 formasi petugas pelipat suara, akhirnya KPUD menerima 200 orang lebih tenaga pelipat. Petugas pelipat akan menerima upah Rp 100 setiap kertas suara yang dilipat.

Nama dicatut dalam survei hoax Pilkada, LSI lapor Polda Banten. LSI melaporkan akun FB Ade Supriyadi terkait dugaan survei yang mencatut nama LSI. Ade diduga politikus Partai Demokrat.

Ade Irawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta kepada Plt Gubernur Banten tidak melakukan praktik jual beli jabatan di Provinsi Banten. Apalagi pihaknya merasa masalah ini tengah santer terdengar.

Dukung Rano Karno, Ketua DPD Perindo Pandeglang mengundurkan diri. Partai Perindo Banten nampaknya tidak menunjukan solidnya sebagai partai baru. Hal tersebut terlihat pasca mundurnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kabupaten Pandeglang Aap Aptadi dari jabatannya.

Blusukan ke Tangsel, Rano Karno 'narik' odong-odong. Rano berpasangan dengan Embay Mulya Syarief dan diusung oleh PDIP, PPP, dan Partai Nasdem dalam Pilgub Banten pada 15 Februari 2017.

"Pernyataan ketua KPK harus betul-betul menjadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan," kata Hasanuddin

Rano karno dan Embay tanda tangan pakta integritas. Sudah 16 tahun Banten berdiri, malah citra Banten buruk karena Banten masuk wilayah ketiga se-Indonesia yang merupakan daerah rawan korupsi.

Harta kekayaan Andika mencapai Rp 20.744.339.190. Pasangan Andika yakni Wahidin Halim tercatat memiliki harta kekayaan Rp 17.942.004.193. Cagub Banten nomor urut dua yakni Rano Karno memiliki harta kekayaan Rp 15.794.639.511 dan USD 7.776. Pasangannya Embay Mulya Syarief hanya memiliki harta kekayaan Rp 2.097.176.000.

Ketua KPK sinyalkan salah satu cagub Banten terindikasi korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberi sinyal dalam Pilkada Banten ada calon yang terindikasi terlibat dugaan kasus korupsi. Namun, Agus enggan menyebut siapa calon tersebut.

Usai Pilkada, KPK bakal tuntaskan pengusutan kasus korupsi di Banten. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan, pengungkapan kasus korupsi di Banten akan dilakukan pasca Pilkada selesai. Diduga indikasi korupsi tersebut masih terkait dengan salah satu nama yang sebelumnya ditangani KPK.

817 Ribu warga terancam tak bisa ikut Pilgub Banten. Belum memiliki KTP Elektronik (e-KTP) yang merupakan syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, ratusan ribu masyarakat Banten terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada Pilgub Banten 2017 mendatang.