pilkada

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Biaya politik yang makin mahal menjadi dasar Demokrat berubah haluan dari yang dulu mendukung Pilkada langsung, kini cukup dilakukan DPRD.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas, sebab berada di atas 65 persen.

PDIP akan menggelar Rakernas pada 10–12 Januari 2026 untuk membahas sistem Pilkada, termasuk usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Hal itu Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno simpulkan berdasarkan pengalamannya menghadapi dinamika Pilkada langsung bertahun-tahun.

Viktor menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan.

Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Polresta Tangerang mengambil tindakan tegas terhadap 10 anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri, mulai dari perselingkuhan hingga penyalahgunaan narkoba.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyingung sistem pilkada yang tak efektif di acara Musywil PKB di Surabaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya rekrutmen parpol dan tingginya biaya politik usai kasus Bupati Lampung Tengah. Apa akar masalahnya?

Pakar Unpad menyoroti pentingnya perbaikan **Kaderisasi Partai Politik** untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah. Sistem rekrutmen yang tepat dinilai krusial.

Menurutnya, belum ada alasan komprehensif yang mampu membenarkan perubahan sistem yang selama ini berjalan secara langsung.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).