Plt Kapolri

Pencopotan Suhardi dinilai kontroversi, apa jawaban Komjen Badrodin?

Di sisi lain, Badrodin mendukung upaya praperadilan yang dilakukan Mabes Polri.

Dalam pertemuan itu, Badrodin mendapat beberapa petuah dari para sesepuh, apa saja?

Badrodin meminta anak buahnya untuk tidak terlibat dalam perselisihan internal Polri.

"Semoga kisruhnya beres. Polri memiliki pemimpin yang bisa membawa Polri tetap jaya," kata anggota polisi.

Untuk menyudahi polemik ini, Komisi III menyarankan lebih baik Komjen Budi dilantik kemudian dinonaktifkan.

Anggota polisi yang di lapangan berharap polemik penuh intrik ini bisa selesai agar mereka bisa kerja dengan baik.

Presiden Jokowi dinilai bersalah tidak meminta persetujuan DPR atas Plt Kapolri seperti yang diamanatkan undang-undang.

Sebab, Jokowi tidak lebih dulu meminta persetujuan DPR.

Pengangkatan Plt Kapolri harus melalui mekanisme yang benar. Yaitu minta persetujuan DPR.

"Mbokya jadi pejabat itu ngomong yang bener, ora mencla mencle bikin rakyat bingung," imbuh Yusril.

Andi menambahkan, Presiden Jokowi tidak menggunakan Pasal 11 ayat 5 UU Polri dalam mengambil langkah terkait Badrodin.

Badrodin Haiti juga berhak menggunakan anggaran di Polri.

DPR menilai Jokowi melanggar UU tentang Kepolisian, lantaran menunjuk Plt Kapolri tanpa persetujuan dewan.

Badrodin meminta seluruh personelnya jangan menaruh curiga yang justru menimbulkan perpecahan.