PNS DKI Jakarta

Ahok mengancam sanksi berupa pemotongan Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) sebesar satu bulan apabila PNS mangkir kerja.

Dalam dua kali kedatangannya, Yuddy melihat masih banyak pelayanan yang perlu diperbaiki.

"Saya hampir setiap hari berhentikan PNS. Padahal dia enggak masuk dan alasan macam-macam," kata Ahok.

Para abdi negara itu bahkan terlihat mengantre hingga pendopo balai kota.

Tampak eks kadis tata kota dan kadis perumahan yang dipecat ikut antre di barisan untuk bersalaman dengan Ahok.

Para abdi negara itu bahkan terlihat mengantre di pendopo balai kota.

"Jangankan liburan Lebaran ini, PNS DKI sekarang gak boleh sakit," ujar anggota Satpol PP, Dedi.

"Sementara apabila PNS mendapat sanksi secara tertulis, maka tidak akan mendapat TKD selama tiga bulan," ujar Djarot

"Kan kita ada desk gratifikasi jadi kalau kamu enggak mau lapor kami ada sanksi," ucap Ahok

Ahok mengaku telah membentuk tim gratifikasi bagi PNS DKI. Tim akan memeriksa dan mendata pegawai mana yang menerima.

Dipastikan pemerintah, PNS sudah menerima gaji ke 13 dan 14 pada awal Juli.

Ahok ancam akan pecat PNS yang pengaruhi orang lain saat Pilgub DKI karena melanggar UU.

Ahok mengatakan pejabat yang dilantik ini telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus.

Potongan TKD diatur dalam Pergub 108 tahun 2016 dan mulai berlaku pada Mei lalu.

Kondisi itu membuat Ahok hanya memprioritaskan perombakan jabatan camat dan lurah.

"Kalau enggak masuk, rumusnya bilang kamu enggak ada kinerja. Langsung bisa nol TKD-nya," kata Ahok.

PNS DKI diharuskan masuk pukul 07.00 WIB, tetapi Ahok tiba jam 08.00 WIB

"Kalau satu hari full dia tidak masuk karena sakit berarti kan dia tidak berkinerja, maka kinerja hari itu tak dibayar."

Menurut Ahok, dengan perubahan jam kerja ini sebetulnya menguntungkan para PNS karena pulang bisa lebih cepat

Ahok membuat sejumlah sistem memanfaatkan teknologi untuk mengawasi anggaran hingga anak buahnya.