Polemik Sampah Jakarta

Pencarian dana hibah TPST Bantargebang tunggu paripurna DPRD DKI. Pemerintah DKI Jakarta bakal memberikan hibah sebesar Rp 186,5 miliar kepada Kota Bekasi. Dana tersebut berkaitan dengan kompensasi adanya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di wilayah itu.

Sumarsono sebut uang bau sampah dalam proses pencairan di Kemendagri. Dalam perjanjian, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 143 miliar, dan menurut Sumarsono semua akan dipenuhi.

Pemprov DKI utang Rp 18 M uang bau sampah untuk warga Bantargebang. Asisten Daerah II, Kota Bekasi, Dadang Hidayat, mengatakan uang community development belum dibayar oleh DKI karena APBD Perubahan di sana belum bisa dicairkan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada pelaksana tugas (Plt) Sumarsono mengawasi permasalahan sampah antara Jakarta dengan Bekasi. Sebab, permasalahan tersebut masih belum mencapai titik temu dari kedua belah pihak.

Ahok terpaksa mengambil keputusan agar sampah dibiarkan menumpuk sehari selama proses pengambil alihan.

Mereka akan mendapatkan kenaikan gaji itu Agustus mendatang.

Mereka menyatakan hal itu lantaran alat berat belum siap.

Truk sampah DKI sempat diadang kembali karena melakukan SP3 pada PT Godang Tua Jaya.

Pemda Bekasi tak mempersoalkan pengambilalihan pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI.

"Yang selama ini hanya Rp 300 ribu per tiga bulan, menjadi Rp 500 ribu per tiga bulan."

Akibat aksi warga ini, truk-truk sampah terparkir di pinggiran jalan dan sejumlah SPBU.

Namun mereka menyangkal mengerahkan massa buat mengusir truk sampah DKI Jakarta.

Hal itu buntut pemutusan kontrak pengelola TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Lonjakan volume sampah itu setelah dibebaskan operasional truk sampah DKI masuk ke Bekasi selama 24 jam sejak April 2016

Mereka keberatan karena ceceran air sampah di jalanan dilewati membikin bau.

Untuk kerja sama dengan kawasan komersil ini rencananya akan dilakukan secara bisnis dengan PT Jakarta Propertindo.

Ahok mengaku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

DPRD Bekasi menyatakan bakal meminta pendapat ahli terlebih dulu sebelum membentuk Pansus.

Sekitar 7.000 ton sampah DKI Jakarta dikirim ke Bantargebang hingga terjadinya penumpukan.

Sudah seharusnya DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota.