Politik Dinasti

Sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti memajang spanduk "Ayo Lawan Politik Dinasti" di Jakarta.

Menurut The Indonesian Institute (TII), fenomena dinasti politik tumbuh subur karena tidak adanya regulasi yang membatasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) sekaligus pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, dinasti politik menjadi salah satu bibit terjadinya korupsi. Untuk itu harus ada aturan guna mencegah dinasti politik terjadi di Indonesia.

Menurutnya, PDIP diisi kader-kader yang ideologis bersama Putri Bung Karno. Mereka loyal dan tidak mencari keuntungan semata.

Pada Pilkada serentak 2020, calon kepala daerah yang berasal dari keluarga Ratu Atut bakal bisa dipastikan menyapu kemenangan di tiga daerah; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.

"Di Solo dari 98,9% yang tahu Gibran anak Jokowi maju Calon Wali kota Solo, sebanyak 87,6% menyatakan dapat menerima dan 4,8% tidak dapat menerima," ujar kata Qodari

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan dukungannya kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah dan pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rahman Rajh di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.

Mahfud mengatakan, seluruh negara di dunia tidak ada yang menghalangi warganya untuk mencalonkan diri dengan cara nepotisme atau politik dinasti.

"Karena itu sudah saatnya isu dinasti politik ini diberikan solusinya agar tak semakin berkembang biak," ucapnya.

Pengamat politik, Adi Prayitno menuturkan, politik dinasti menjadi kanker demokrasi. Dalam praktiknya, begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan keluarga dinasti. Penyebabnya dua hal. Pertama, efek kegagalan agenda reformasi yang salah satunya ingin mengamputasi kekerabatan politik.

Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

Partai Golkar resmi mengusung pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan untuk bertarung di Pilkada Kota Tangerang Selatan.

Legislator termuda menjadi salah satu sorotan berbagai media saat pelantikan para wakil rakyat hasil pemilu 2019 lalu. Kiprah hingga latar belakang keluarga mereka diungkap ke publik. Tak sedikit merupakan anak dan kerabat politisi, kepala daerah, hingga pengusaha.

Umurnya belum lagi genap 30 tahun. Tapi, Agung Yudaswara sudah dua kali terpilih menjadi anggota DPRD Cimahi, Jawa Barat. Tak pernah berniat menjadi politisi, Agung awalnya hanya ingin mewujudkan cita-cita sang ayah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kesekian kalinya menegaskan tak membangun dinasti politik. Isu dinasti politik ini berkaitan dengan majunya anggota keluarganya dalam Pilkada Serentak.

Politik dinasti di Indonesia dalam era reformasi tidak akan terlihat secara terang-terangan. Kondisi ini lebih dikemas sedemikian rupa.

Keluarga mantan kepala daerah kalah bukti publik tolak politik dinasti. Dari 17 provinsi, petahana hanya menang di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Papua. Sementara beberapa petahana yang tumbang di antaranya di Jawa Barat, Jatim, Lampung dan Riau.

Masyarakat diminta untuk kritis terhadap dinasti politik di Pilkada 2018. Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan. Menurutnya, dinasti politik hanya akan menciptakan korupsi. Bahkan tidak ada daerah yang maju saat politik dinasti berkuasa.

"Jadi sekarang makin terbuka, makin legitimate sekarang, kekuasaan dinasti itu makin merajalela."

Rano mengaku memiliki pengetahuan cara keluarga Atut bermain Pilkada. Karenanya, kata dia, dirinya bersama Embay begitu tenang saat ini.