Politik Uang

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkolaborasi dengan SMK Swasta Subulussalam untuk menggalakkan pengawasan pemilu partisipatif di kalangan generasi muda, memperkuat kualitas demokrasi.

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Berbagai dinamika politik mewarnai pemberitaan nasional. Simak Rangkuman Politik Terkini mulai dari penugasan Wapres Gibran ke G20, agenda Ratu Belanda, hingga isu IKN dan penanganan narkoba.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyoroti tingginya partisipasi pilkada yang berbanding terbalik dengan rendahnya keterlibatan masyarakat pasca-pemilu, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan dugaan politik uang.

Setelah melalui drama Pilkada Barito Utara terpanjang dengan dua kali Pemungutan Suara Ulang, Shalahuddin dan Felix S. Tingan akhirnya resmi dilantik. Simak cerita di baliknya!

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

Nasrullah Larada raih gelar doktor di UMY usai meneliti praktik **politik uang buruh rokok** di Kudus, mengungkap fenomena klientelisme yang merusak demokrasi. Bagaimana detailnya?